Network
WARTA LOMBOK - Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman menganggap bahwa KPK sudah berada di titik nadir.
Pernyataan eks Ketua Umum PKS itu dilontarkan menanggapi kewenangan KPK yang sudah tidak lagi sama seperti dulu, ditambah dengan permaslahan Tes Wawasan Kebangsaan yang menyebabkan tidak lolosnya 75 pegawai KPK yang disinyalir bermuatan politis.
“KPK sekarang berada di titik nadir yang kewenangannya sudah tidak extra ordinary, kemudian orang yang berintegritas dibenturkan dengan permasalahan kebangsaan, dianggap sebagai Taliban, tidak mempunyai komitmen kebangsaan yang baik, tidak memiliki pengetahuan kebangsaan yang baik, ini cara-cara mematikan, sangat memilukan,” ungkap Sohibul seperti dilansir wartalombok.com dari laman resmi PKS Sabtu, 29 Mei 2021.
Baca Juga: Curi Handphone saat Korban Tertidur, Pria di Sumbawa Diringkus Polisi Bersama Penadah
Dia mempertanhakan kalau orang yang berintegritas tidak dianggap nasionalisme dan disingkirkan, nasionalisme apa yang hendak dibangun? "Yang kita inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila,” tegasnya.
Dalam sesi acara tersebut, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri menyinggung para Guru Besar dari beberapa Universitas yang telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait masalah KPK dan tidak mendapat jawaban yang berarti dari pihak Istana, Mabruri juga menanyakan kepada Sohibul Iman sikap yang harus diambil, dalam menghadapi masalah kebangsaan seperti ini.
“Saya kira kita harus terus bersuara dan meluaskan kritik kita, kemarin pak Jokowi mengeluarkan sikap tidak setuju 75 pegawai KPK dipecat, tapi kenyataannya 51 orang tetap dipecat,” tutur Sohibul.
Baca Juga: Gadis 18 Tahun Hanyut di Pesisir Pantai Tanjung Luar Lombok Timur, Mayatnya Ditemukan di Pusaran Air
“Sementara BKN yang mengurusi kepegawaian mengatakan proses pemecatan itu sudah sesuai dengan arahan dari Presiden, jadi kita melihat apa yang disampaikan pak Jokowi semata-mata hanya lip service, kenyataan di lapangan berbeda,” lanjutnya.
