Network
WARTA LOMBOK – Pemerintah resmi mencabut aturan yang mewajibkan tes PCR bagi pelaku perjalanan lebih dari 250 km.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan bahwa aturan wajib tes PCR ini sudah tidak berlaku lagi.
Sebelumnya Pemerintah juga memutuskan bahwa pelaku perjalanan udara tidak lagi diwajibkan melakukan tes PCR.
Aturan terbaru ini hanyak mewajibkan pelaku perjalanan jarak jauh menunjukkan hasil negatif Covid-19 melalui tes antigen.
Sejumlah regulasi terbaru juga, mengatur tentang peraturan perjalanan orang dalam negeri dengan moda transportasi darat dan laut, serta moda transportasi udara.
Menanggapi fenomena ini, Wakil Ketua Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mengaku tak habis pikir dengan berubah-ubahnya peraturan pemerintah soal PCR terutama sebagai syarat perjalanan udara.
“Dalam waktu seminggu, peraturan soal PCR ini berubah-ubah sampai lima kali,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 November 2021.
Baca Juga: SBY Melukis Hasil Jepretan Mendiang Istrinya Ani Yudhoyono, Pasti Bisa Kalo Berusaha Ungkapnya
“Ada apa ini, kok, kebijakan seperti main-main,” ujarnya mempertanyakan.
Netty meminta pemerintah agar membuat kebijakan penanganan Covid-19 dengan pertimbangan matang dan berbasis saintifik, apalagi jika berimbas pembebanan pada rakyat.
“Pertimbangkan setiap kebijakan dengan matang karena yang akan menanggung bebannya adalah rakyat. Jelaskan alasan secara jujur dan transparan. Jangan bersikap seolah menganggap rakyat bisa dibodohi,” kata Netty.
Menurut Netty, peraturan yang berubah-ubah dalam waktu singkat mencerminkan buruknya koordinasi pemerintah lintas sektoral, sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel “Catat Aturan Tes PCR Berubah Lima Kali dalam Sepekan, Politisi PKS: Kok Kebijakan Main-main” mengutip dari laman Fraksi PKS.
“Jika koordinasi pemerintah buruk, maka peraturan akan mudah dipermainkan. Kementerian satu bilang A dan kementerian lainnya bilang B. Rakyat lah yang bingung dan dirugikan,” ujar Netty.
Lebih lanjut, Netty prihatin apabila ada sesuatu di balik tidak ajegnya sikap pemerintah soal tes PCR ini.
“Jangan sampai di balik berubah-berubahnya aturan ini karena ada kepentingan bisnis yang disembunyikan. Bukankah kita sudah sepakat bahwa penanganan pandemi Covid-19 harus berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak? Pemerintah harus tegas bersikap pada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan ‘privilege-nya’,” kata Netty.
Kemudian, Netty juga menyoroti aturan terbaru SE Menhub No. 90 Th 2021 yang mewajibkan PCR/Antigen bagi pelaku perjalanan darat dengan kendaraan pribadi, lebih dari 250 km.
“Bagaimana implementasi di lapangan, bagaimana pengawasannya? Apakah dengan mengisi formulir tujuan dan melaporkannya pada Satgas? Ini harus jelas sebelum diterapkan. Jangan membuat aturan yang menambah beban dan kebingungan rakyat,” kata Netty.***
