Network
WARTALOMBOK - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengucapkan penghargaan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama kementerian dan lembaga terkait atas kontribusinya dalam keberhasilan Indonesia bergabung sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF), yang bertujuan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Presiden menilai pencapaian keanggotaan penuh sejak Oktober 2023 sebagai tonggak sejarah dalam upaya penguatan regulasi keuangan Indonesia yang diakui secara positif oleh dunia internasional.
"Dapat bergabung bukanlah pencapaian yang mudah. Ini merupakan pengakuan atas efektivitas regulasi, koordinasi, dan implementasi di lapangan terhadap upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia," ungkap Presiden dalam sambutannya pada acara peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), di Istana Negara pada Rabu 17 April 2024.
Presiden juga berharap momentum keanggotaan penuh ini dapat digunakan untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas ekonomi serta persepsi terhadap sistem keuangan Indonesia.
Namun, Presiden mengakui bahwa tantangan dalam menghadapi TPPU dan pendanaan terorisme terus berkembang, terutama dengan munculnya pola baru berbasis teknologi. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya tetap waspada terhadap teknologi seperti cryptocurrency, aset virtual, NFT, dan lainnya yang menjadi target baru bagi pelaku TPPU.
"Kita harus tetap maju dan bergerak cepat. Tidak boleh terbelakang dibandingkan mereka," tegasnya.
Selain itu, ancaman dari pendanaan terorisme juga menjadi perhatian utama Presiden yang harus diwaspadai.
"Hal ini harus terus dimonitor dan dicegah. Saya berharap PPATK dan kementerian serta lembaga terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasi," tambahnya.
Terakhir, Presiden menegaskan komitmen Indonesia dalam memerangi TPPU dan pendanaan terorisme serta memastikan peningkatan sinergi dan inovasi antara PPATK, kementerian, dan lembaga terkait demi keamanan dan kesejahteraan negara serta dalam upaya penyelamatan dan pengembalian uang negara.
"Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak negara dan rakyat," pungkasnya***
