WARTA LOMBOK – Pembatalan pelantikan dan pengambilan sumpah janji saudara Adhar menjadi Kepala Cabang Dinas Bima Dikbud Provinsi NTB menuai kecaman.
Adhar sudah mendapatkan undangan pelantikan dan pengambilan sumpah janji yang akan dilaksanakan Jum'at 31 Maret 2023 pada pukul 14.00 Wita dibatalkan.
Ketua Umum HMI Cabang Bima Periode 2010, Mulyadin M.Pd, menuding Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah SE, mempermainkan "nasib dan masa depan orang".
Baca Juga: KPU NTB dan UIN Mataram Laksanakan FGD Legal Drafting Kerja Sama Antar Lembaga
Tudingan tersebut menyikapi tidak jadi dilantiknya Adhar, Guru Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.
"Padahal yang bersangkutan telah mendapat surat/undangan resmi," kata Mulyadin.
Berdasarkan undangan/surat resmi atas nama Gubernur NTB yang ditanda tangani oleh Sekda Provinsi NTB dengan perihal undangan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan itu, rencananya Adhar yang juga Korwas di Bima itu dilantik pada pukul 14.00 WITA.
Baca Juga: Seleksi Kejuaran Olahraga Petanque Circuit Series di NTB, MA NW Lendang Nangka Raih Juara 1 dan 2
“Cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Gubernur seperti ini tidaklah baik,” katanya.
Ia mengaku hal itu sama halnya merusak citra Alumni HMI karena Adhar merupakan Koordinator Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Kabupaten Bima yang juga eks Ketum HMI Cabang Bima.
“Bang Adhar tidak diragukan kemampuannya soal manajerial. Sebab Mantan Ketum HMI Cabang Bima,” katanya.
Secara gamblang Mulyadin mengungkapkan hal itu angat melukai suasana kebatinan alumni HMI. Dikuatirkan kedepan akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan karena menyangkut soal harga diri dan martabat.
“Gubernur harusnya bisa berpikir dengan bijak. Tidak mempermainkan nasib orang seperti ini,” ungkap dengan tegasnya saudara Mulyadin.***