WARTALOMBOK - Hari ini, merupakan khabar gembiran karena Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah di terima. Hal ini di sampaikan Penjabat Bupati Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik, di sela kegiatan Gerakan Pasar Murah di lapangan Nasional, Senin 1 April 2024.
Menurut Juaini Taofik, pemerintah daerah telah memberikan perhatian serius terhadap pemberian THR kepada PNS sesuai arahan Presiden, yakni harus di bayarkan sebelum lebaran.
"Alhamdulillah, hari ini Pemda Lombok Timur telah merampungkan pembayaran THR kepada PNS dengan total anggaran sebesar 52 miliar untuk PNS di lingkup Pemerintah daerah."
Dengan dibayarkannya THR kepada PNS, peredaran uang di Lombok Timur dipastikan akan meningkat secara signifikan.
"Dengan jumlah besar THR yang diterima oleh PNS, kami yakin akan terjadi peningkatan peredaran uang di masyarakat," tambah Juaini Taofik.
"Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian lokal serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."
Pemberian THR kepada PNS juga merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.
"Kami memastikan bahwa peredaran uang di masyarakat cukup untuk menopang aktivitas ekonomi serta memastikan ketersediaan barang dan jasa," jelas Juaini Taofik.
Tak hanya PNS, pemerintah daerah juga memperhatikan pekerja informal dan non formal dalam distribusi THR. Pemerintah daerah Lombok Timur telah memebntuk Posko aduan di Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja informal, menerima pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami siap untuk membantu komunikasi antara pekerja dan pemberi kerja jika terdapat masalah terkait pembayaran THR," tegas Juaini Taofik. "Kesejahteraan semua pekerja, baik formal maupun informal, adalah prioritas kami."
Dengan demikian, penerimaan THR oleh para PNS dan pekerja informal di Lombok Timur tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi mereka secara individu, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal melalui peningkatan peredaran uang di masyarakat. Langkah-langkah ini sesuai dengan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.*