Network
WARTA LOMBOK - Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H. Daeng Paelori sangat mendukung pengelolaan Sunrise Land Lombok berbasis masyarakat yang dilakukan oleh pengelola pantai tersebut.
Sebelum dikelola oleh pengelola baru, pantai Sunrise Land Lombok (SLL) dikenal masyarakat dengan nama Taman Labuhan Haji.
Usai berubah nama, SLL kini dikelola dengan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan multipihak.
Sunrise Land Lombok dikelola oleh 36 enam anggota masyarakat yang sebagian besar adalah anak-anak muda dari Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji.
Ketua pengelola Sunrise Land Lombok, Qori’ Bainaturrosyi yang merupakan alumni magister Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM) membangkitkan semangat masyarakat untuk mengelola wisata yang dimiliki.
“Kepariwisataan harus dikembangkan berbasis masyarakat dan masyarakat selama ini cenderung dijadikan objek dalam pembangunan sekarang ini saatnya masyarakat harus menjadi subjek dalam pembangunan dan pengembangannya supaya kita berperan aktif, terlibat, merespon, dan mendapat distribusi hasil dari aktivitas kepariwisataan, jika kepariwisataan tumbuh di atas harapan, semangat masyarakat dan keterlibatan aktif keberlanjutan pariwisata sebagai katalisator kesejahteraan bisa diharapkan,” ungkap Qori’.
Baca Juga: EMOSI! Warga Desa Bakan Demo Pemerintah Desa yang Tak Kunjung Tepati Janji
Secara profesional SLL lahir dengan struktur organisasi yang jelas dan terorganisir sejak mendapat mandat mengelola tempat wisatayang sebelumnya kurang dimanajemen dengan baik.
Dengan terbentuknya pengelola yang baru SLL berupaya terus berbenah serta melakukan berbagai analisa sumber daya manusia (SDM) yang kemudian ditempatkan pada posisi masing-masing sesuai dengan kualifikasi dan kapasitasnya untuk menuju misi SLL sebagai destinasi wisata teraman dan terbersih di NTB.
