"Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian lokal serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."
Pemberian THR kepada PNS juga merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.
"Kami memastikan bahwa peredaran uang di masyarakat cukup untuk menopang aktivitas ekonomi serta memastikan ketersediaan barang dan jasa," jelas Juaini Taofik.
Tak hanya PNS, pemerintah daerah juga memperhatikan pekerja informal dan non formal dalam distribusi THR. Pemerintah daerah Lombok Timur telah memebntuk Posko aduan di Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja informal, menerima pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami siap untuk membantu komunikasi antara pekerja dan pemberi kerja jika terdapat masalah terkait pembayaran THR," tegas Juaini Taofik. "Kesejahteraan semua pekerja, baik formal maupun informal, adalah prioritas kami."