WARTA LOMBOK - Mencermati kisruh tapal batas Lombok Tengah dan Lombok Barat di wilayah, Nambung kembali bergejolak menjelang berakhirnya masa Jabatan Suhaili – Pathul.
Direktur Lombok Update, yang saat bergerak sebagai Lembaga pemerhati kebijakan Publik, M Samsul Qomar menganggap hal tersebut hanya sandiwara di momentum Pilkada.
“Saya sangat heran isu ini diangkatnya kembali, sebagai mantan Ketua Komisi 1 DPRD Loteng saya melihat ini ada sandiwara baru setelah 2017 lalu sandiwara lama di pertontonkan,” bebernya pada Warta Lombok, Jumat 31 Oktober 2020.
Baca Juga: Rilis 21 Aplikasi Android, Antivirus Avast sarankan hapus aplikasi yang masuk dalam kategori adware
Dirinya mengatakan, soal tapas batas ini sebenarnya tidak harus terjadi klaim wilayah karena ada peta aseli yang sudah ada, namun sayangnya pemerintahan Suhaili - Pathul tidak menunjukkan sikap serius.
karena yang ia ketahui sudah sering sekali Pemprov melakukan mediasi terkait permasalahan tersebut, namun Pemda Loteng sendiri memang tidak serius menuntaskan persoalan batas wilayah ini sejak pemerintahan ditahun lalu.
Pria yang saat ini menjadi PJ Ketua PKPI Loteng tersebut mengungkapkan, setiap mediasi Pemda Loteng hanya mengirim stafnya.
Baca Juga: Teknik Baru, Cara nonaktifkan WhatsApp Tanpa Harus Menghapusnya
Sementara, Lobar yang memang serius terhadap pengakuan wilayah tersebut dulu dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupatinya.
“Karena mereka serius, ini saya liat dan cek langsung ke provinsi Loteng tidak serius dan acuh tak acuh,” ujarnya.
Dirinya menceritakan, saat setelah mengetahui hasil tersebut, dirinya waktu itu langsung memimpin Komisi I DPRD Loteng terbang ke kementrian dalam Negeri, guna melakukan protes dan berharap ada mediasi ulang lagi.
Baca Juga: Disebut Buat Panggilan Lebih Aman, Zoom kini Luncurkan Enkripsi End-to-End
Menurutnya, Kepala Bappeda yang bertindak atas nama Bupati dan Wakil Bupati dulunya tak mau ambil pusing dan dinilai telah menerima keputusan tanpa mendengar terlebih dahulu masukan di DPRD dan hasil hearing warga saat itu.
“Kecewa sekali kami sama pemda loteng, padahal kalau dari silsilah dan bukti nambung itu milik Loteng.
Tapi masyarakatnya lebih di perhatikan oleh Lobar, dari administrasi sampai bantuan mereka lebih di jamin ketimbang Pemda Loteng,” ungkapnya.
Baca Juga: 3 Risiko Gunakan WhatsApp Tak Resmi, Salah Satunya Data Pribadi Dapat Disalahgunakan
Dengan adanya gejolak saat ini dirinya melihat Pemda Loteng bertindak seperti film india, yang datang selalu terlambat.
“saya fikir kalau serius kenapa tidak dari dulu kenapa sekarang ada apa,” tanyanya.
Namun, pihaknya sendiri tetap mendukung Pak Suhaili jika memang betul ingin mementingkan masyarakatnya.
Baca Juga: Benarkah! Penerima BLT Banpres BPUM Yang Tidak Memiliki Usaha, Harus Kembalikan Uang Rp2,4 Juta
“Silahkan segera ke jakarta saja, tunjukkan bukti dan fakta yang dimiliki. Jangan sekedar komentar dan menyulut kegaduhan, ini tidak baik,” tandasnya.
“Kita dukung Pak Bupati rebut Nambung melalui mekanisme yang legal , jangan dengan kekerasan karena rakyat akan jadi korban,” sambungnya. ***