Network
WARTA LOMBOK - Pemerintah Indonesia optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berbentuk swoosh shaped.
Tren pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 diprediksi berada pada kisaran 7-8 persen, dimana salah satu faktor pertumbuhan tersebut adalah penanganan Covid-19 yang semakin baik.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan terus diberlakukan pada area berzona merah hingga oranye.
Baca Juga: Anda Punya Sampah Elektronik? Simak Penjelasan Mengenai Sampah Elektronik dan Cara Mendonasikannya
Dikutip wartalombook.com dari akun Twitter Badan Kebijakan Fiskal @BKFKemenkeu pada 15 April 2021, 3M, 3T, dan vaksinasi dianggap sebagai Game Changer utama.
Pembatasan aktivitas masyarakat dengan pelanggaran mudik dilakukan pemerintah untuk mencegah penambahan kasus yang biasa meningkat pada periode liburan.
Akses vaksinasi yang belum merata ke seluruh negara di dunia juga menjadi salah satu ketidakpastian pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu terdapat varian baru Covid-19 dan kemampuan diagnosis serta treatment juga menjadi adanya ketidakpastian tersebut.
Baca Juga: Direktorat Antikorupsi Badan Usaha Membahas Hal Terkait Perilaku Korupsi dari Pelaku Usaha
Baca Juga: Bolehkah Perempuan Memakai Lipstik Saat Berpuasa? Begini Penjelasan Ustadz Abdul Somad
Diketahui juga bahwa terdapat beberapa negara yang dapat pulih dengan cepat walaupun tidak melakukan vaksinasi.
Diantaranya negara Singapura, Australia, dan Selandia Baru yang menerapkan protokol kesehatan ketat sehingga ekonomi negara dapat pulih dengan cepat meski tanpa vaksinasi.
Faktor lain terjadinya pertumbuhan ekonomi yaitu adanya momentum Ramadhan dan lebaran serta kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat.
Pemerintah mendorong konsumsi masyarakat melalui momen Ramadhan dan lebaran dengan penyaluran bansos beras selama Ramadhan.
Baca Juga: Gerakan Rakyat NTB Desak Pemda Menindak Tegas Penambangan Liar di Desa Bilok Petung Sembalun
Selain itu juga mendorong konsumsi masyarakat melalui percepatan penyaluran PKH, kartu sembako dan BLT.
Serta mendorong kewajiban pembayaran THR, program harbolnas, dan penjaminan kredit untuk sektor hotel, restoran dan juga kafe.***
