WARTA LOMBOK - Konflik di Korea Selatan terkait pembangunan masjid berlantai dua di distrik perumahan kota Daegu kini semakin mendalam.
Beberapa warga yang khawatir masjid itu akan menyebabkan pengaruh Islam yang lebih kuat di daerah itu sangat menentang pembangunan masjid di kota ketiga terbesar negara tersebut.
Di sisi lain, komunitas Islam dan kelompok-kelompok sipil yang mendukungnya percaya bahwa masjid harus dibangun untuk menjamin kebebasan beragama.
Baca Juga: China Danai Taliban Afganistan, Joe Biden Ungkapkan Kekhawatiran
Pembangunan tempat ibadah di Daehyeon-dong, Distrik Buk diluncurkan pada Desember 2020 oleh komunitas Islam setempat yang terdiri dari mahasiswa internasional yang belajar di Kyungpook National University di Daegu.
Mereka menerima izin mendirikan bangunan dari kantor distrik setempat pada bulan September tahun itu.
Namun hal tersebut mendapat reaksi keras oleh beberapa penduduk dan anggota kelompok Protestan konservatif di daerah itu.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan lokasi konstruksi dan mengajukan beberapa petisi ke kantor distrik yang menyerukan penghentian konstruksi, dengan alasan suara keras dan pelanggaran hak milik.
Pada bulan Februari, otoritas distrik mengeluarkan perintah administratif kepada pemilik gedung untuk menghentikan pembangunan.
Sejak itu telah ditunda tanpa batas waktu, sementara konflik antara kedua belah pihak dibiarkan tidak terselesaikan.
Pada 3 September, seorang pengguna internet yang mengaku sebagai penduduk Distrik Buk memposting petisi di situs web Cheong Wa Dae, mendesak pemerintah untuk "menyelamatkan" negara dari pengaruh Islam.
Baca Juga: 6 Warga Palestina Berhasil Kabur dari Penjara Jalboa Israel Setelah Menggali Terowongan Bawah Tanah
"Saya telah berjuang selama lebih dari delapan bulan untuk menghentikan pembangunan masjid. Saya telah melihat banyak penduduk asing di daerah ini ketika tinggal di sini selama beberapa dekade, tetapi saya belum pernah melihat orang asing membentuk komunitas mereka sendiri seperti mereka ( Muslim) melakukannya. Saya terkadang merasa terancam melihat mereka berjalan berkelompok di jalan," bunyi petisi tersebut.
Kekhawatiran warga tersebut berharap pemerintah mengambil tindakan untuk menggusur pembangunan masjid itu.
“Sekarang mereka bahkan membeli rumah di daerah itu, hanya masalah waktu sampai distrik kami menjadi Muslim. Saya tidak mengerti mengapa mereka mengklaim kebebasan beragama di sini, ketika mereka datang dari negara-negara di mana agama selain Islam ditindas dan hak asasi manusia sering dilanggar," tulisnya.
Penulis menuntut pemerintah turun tangan, dengan mengatakan, "Pemerintah harus membantu kita membangun negara yang lebih aman bagi anak-anak kita."
Di sisi lain, komunitas Islam dan kelompok sipil yang mendukung pembangunan masjid mengklaim bahwa kebebasan beragama harus dijamin.
Mereka menilai perintah administrasi kantor kecamatan untuk menunda pembangunan itu diskriminatif.
Baca Juga: Nelayan ini Kaya Mendadak Usai Mendapat Ikan Termahal Dunia yang Dijuluki 'Emas Laut'
Kelompok Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif kota Daegu bersikeras bahwa pemerintah daerah harus menarik kembali "kebijakan diskriminatif" dan mengizinkan pembangunan dilanjutkan.
“Sama sekali tidak ada alasan untuk menentang proyek konstruksi yang sah. Masjid adalah rumah ibadah bagi umat Islam, sebagaimana gereja adalah rumah bagi Protestan,” Kang Geum-soo, anggota kelompok sipil, mengatakan kepada The Korea Times.
"Penentang mendiskriminasi mereka berdasarkan kebangsaan, ras dan agama dan pemerintah daerah harus mencabut aturan administrasi diskriminatif yang dibuat hanya berdasarkan pendapat di antara warga dengan sentimen anti-Muslim."
"Pihak berwenang harus mengambil tindakan cepat. Pemilik bangunan menderita kerugian finansial yang besar karena penundaan selama berbulan-bulan dalam jadwal konstruksi," tandasnya.***