WARTA LOMBOK – Pemerintah Gaza diminta oleh penjajah Zionis Israel untuk sementara waktu mendirikan kamp pengungsian di wilayah selatan. Akan tetapi, permintaan tersebut langsung mendapatkan penolakan secara tegas dari Perdana Menteri (PM) Palestina, yakni Mohammad Shtayyeh pada Senin, 13 November 2023 kemarin.
PM Palestina Shtayyeh beranggapan, daripada membangun kamp-kamp pengungsian di daerah lain, ia lebih mengharapkan agar rakyatnya bisa kembali ke kampung halaman mereka masing-masing, tempat yang terpaksa harus ditinggalkan karena ulah dari para penjajah Zionis Israel.
“Kami ingin rakyat kami kembali ke rumah mereka, tempat yang mereka tinggalkan untuk terpaksa mengungsi,” ungkapnya.
Baca Juga: Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023: Kewajiban Dukung Palestina dan Hindari Produk Israel
Selain itu, PM Palestina Shtayyeh juga menuntut agar blokade yang dilakukan oleh para penjajah Zionis Israel segera dibuka, guna mempermudah datangnya kiriman makanan dan obat-obatan dari para pihak yang pro-Palestina ke daerah-daerah yang terdampak penjajahan.
Saat ini, hal tersebut tengah diupayakan melihat semakin menipisnya bahan bakar dan persediaan kebutuhan pokok warga Gaza dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Kami melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan rakyat kami di Gaza,” ujar PM Palestina Shtayyeh.
Baca Juga: Pengakuan Warga Gaza yang Bekerja di Israel: Ditindas dan Disiksa!
Tidak kalah penting, PM Palestina Shtayyeh juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa untuk turut mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara ke daerah kantong yang terkepung, khususnya daerah Gaza di wilayah bagian utara.
“Kami meminta PBB dan EU membuka koridor lain untuk pengiriman bantuan ke Gaza dan tidak hanya melalui pintu Rafah yang berbatasan dengan Mesir,” tuturnya.
Hamas Dituding Cegah Warga Gaza Pergi
Di sisi lain, Hamas dituduh oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa yakni Josep Borrel. Ia menuduh bahwa Hamas menggunakan rumah sakit dan warga sipil sebagai tameng manusia.
Merespons tudingan tersebut, Hamas menilai apa yang dikatakan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa tersebut semata-mata hanya untuk membenarkan pembantaian pada warga tak berdosa, yang di dalamnya termasuk anak-anak dan wanita.
“Tuduhan Borrell adalah pemutarbalikan fakta dan kedok Eropa agar penjajah (Israel) melakukan lebih banyak kejahatan terhadap anak-anak dan warga sipil yang tidak berdaya,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
Kelompok Hamas juga mengecap bahwa apa yang dikatakan oleh Borrel merupakan hal yang sangat memalukan dan tidak manusiawi.
Baca Juga: Menyuarakan Dukungan untuk Palestina, Bella Hadid Diganti Sebagai Model Dior dengan Model Israel
Seperti halnya hukum humaniter internasional, seharusnya warga sipil dan rumah sakit tidak boleh sampai tersentuh oleh konflik militer, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa.
“Pernyataan berbahaya ini mengabaikan semua foto, kesaksian, fakta, dan laporan internasional yang mengonfirmasi bahwa tentara pendudukan telah membunuh lebih dari 11.000 korban, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak,” ungkap Hamas.***