Network
"Di beberapa daerah, seperti Pasifik Utara, kapal penangkap ikan tanpa kewarganegaraan menunjukkan karakteristik registrasi Tiongkok," tuturnya.
Ia juga mengungkapkan, milisi miritim Tiongkok diperkirakan mencakup lebih dari 3.000 kapal yang secara aktif melakukan perilaku agresif di laut lepas.
Di bawah perjanjian pengirim kapal, otoritas satu negara diizinkan untuk menaiki kapal atau pesawat penegak hukum negara lain saat berpatroli.
Baca Juga: Menteri KKP Ditangkap KPK, Susi Pudjiastuti Dirindukan Rakyat
Langkah polisi penangkapan ikan ilegal menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa sekutu AS yang merupakan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Gilang Kembara, peneliti di Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Indonesia, mengatakan Jakarta tidak akan menyetujui langkah militeristik AS.
"Saya kira hal yang baik jika AS menawarkan kerja sama dengan penjaga pantai kepada Indonesia, karena IUU fishing adalah kegiatan kriminal, jadi kita perlu penegakan hukum untuk melawannya," tuturnya.
"Tapi jika yang mereka tawarkan adalah kerja sama dengan Angkatan Laut AS, dan ini menjadi masalah (militer) pendekatan itu berlebihan karena menurut saya penangkapan ikan IUU bukanlah ancaman eksistensial bagi suatu negara," katanya menambahkan.
Sedangkan, Jay L Batongbacal, direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina, memperingatkan tentang kemungkinan oposisi juga dari Filipina.
Baca Juga: 'Siap Pimpin Dunia' Kembali, Joe Biden Bentuk Tim Keamanan
"Tapi (Manila) mungkin akan puas dengan berbagi informasi tentang kegiatan di laut, dan setidaknya dalam dua sampai tiga tahun terakhir pemerintah, terutama biro perikanan, telah benar-benar memanfaatkan informasi yang tersedia dari AS tentang asing. aktivitas penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Filipina (ZEE)," ujarnya.***(Rahmi Nurfajriani/Pikiran-Rakyat.com)
