Kudeta Militer Myanmar Ambil Alih Pemerintahan dan Menahan Aung San Suu Kyi

- 2 Februari 2021, 11:16 WIB
Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi (kiri) dan panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing
Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi (kiri) dan panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing /AP News/Aung Shine Oo

WARTA LOMBOK - Militer Myanmar melancarkan kudeta pada hari Senin dan menahan politisi senior termasuk pemenang Nobel Aung San Suu Kyi. Sebuah keputusan menuju demokrasi yang telah dibuat oleh negara Asia Tenggara setelah lima dekade pemerintahan militer.

Pengumuman yang dibacakan di Myawaddy TV milik militer mengatakan Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing akan bertanggung jawab atas negara itu selama satu tahun.

Pemerintah mengatakan tidak bertindak atas klaim kecurangan militer dalam pemilihan November di mana partai yang berkuasa Suu Kyi memenangkan mayoritas kursi parlemen untuk diperebutkan dan memungkinkan pemilihan untuk terus berjalan meskipun ada pandemi virus corona.

Baca Juga: Perdebatan Tentang Karya Seni Berharga yang Ditemukan di Kota Hantu Siprus

Pengambilalihan itu terjadi pada pagi hari dimana militer menyatakan tindakannya dibenarkan secara hukum, mengutip bagian dari konstitusi yang memungkinkannya mengambil kendali pada saat darurat nasional meski juru bicara partai Suu Kyi dan banyak pengamat internasional mengatakan itu sama dengan kudeta.

Ini adalah kemunduran dramatis bagi Myanmar, yang muncul dari puluhan tahun pemerintahan militer yang ketat dan isolasi internasional yang dimulai pada tahun 1962.

Itu juga merupakan kejatuhan yang mengejutkan dari kekuasaan bagi Suu Kyi, seorang peraih Nobel perdamaian yang telah hidup dalam tahanan rumah selama bertahun-tahun.

Ia mencoba mendorong negaranya menuju demokrasi dan kemudian menjadi pemimpin de facto setelah Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan pemilu tahun 2015.

Meskipun Suu Kyi adalah antagonis yang sengit di militer saat menjalani tahanan rumah, sejak dibebaskan dan kembali ke politik, dia harus bekerja dengan para jenderal negara, yang tidak pernah sepenuhnya menyerahkan kekuasaan.

Halaman:

Editor: Herry Iswandi

Sumber: AP News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah