Perusahaan farmasi Barat juga ingin pemerintah Filipina menjamin bahwa mereka akan bertanggung jawab atas tuntutan hukum dan tuntutan ganti rugi yang timbul dari kemungkinan efek samping yang merugikan dari vaksin, kata para pejabat.
Duterte menandatangani undang-undang minggu lalu yang memberi perusahaan farmasi kekebalan dari kewajiban semacam itu untuk penggunaan darurat vaksin oleh publik.***