Network
WARTA LOMBOK - Dengan meningkatnya jumlah korban penumpasan militer di Myanmar, masyarakat internasional tidak dapat mengambil tindakan yang efektif.
Ini harus meningkatkan upayanya untuk mencegah situasi berkembang menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan.
Pasukan keamanan tidak lagi ragu-ragu untuk menembaki masyarakat, yang melanjutkan gerakan terhadap militer setelah merebut kekuasaan melalui kudeta.
Baca Juga: Kudeta Myanmar Sejak 1 Februari 2021, Stabilitas Negara Sudah Tidak Terjamin Lagi
Dikutip wartalombok.com dari straitstimes.com. Pada tanggal 14 dan 15 Maret, lebih dari 90 orang tewas.
Darurat militer telah diberlakukan di beberapa bagian Yangon, kota terbesar di negara itu dan militer telah mengambil kendali penuh.
Dengan menggantikan polisi di garis depan untuk menjaga ketertiban umum, militer mungkin bertujuan untuk menekan demonstrasi pada 27 Maret, peringatan berdirinya angkatan bersenjata Myanmar.
Di bawah pemerintahan militer pada tahun 1988, angkatan bersenjata dilaporkan menembaki warga prodemokrasi tanpa pandang bulu, menewaskan ribuan orang.
Tragedi seperti itu tidak boleh terulang.
Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang digulingkan oleh kudeta militer, telah membentuk pemerintahan sementara untuk melawan militer.
Baca Juga: 5 Tewas dalam Serangan Terhadap Rumah Sakit Di Barat Laut Suriah
Partai tersebut juga mengupayakan kerja sama dengan kelompok etnis minoritas bersenjata yang menentang militer.
Jika situasinya dibiarkan seperti itu, pertumpahan darah pasti akan menyebar.
Mungkin ada perang saudara de facto di mana sejumlah besar pengungsi akan melarikan diri ke negara tetangga jika bentrokan antara militer dan kelompok etnis minoritas bersenjata meningkat.
Jelas bahwa persoalan tersebut tidak lagi terbatas pada urusan dalam negeri Myanmar.
Tetapi telah memburuk menjadi situasi serius yang berkaitan dengan perdamaian dan stabilitas kawasan.
Penting untuk memperkuat keterlibatan komunitas internasional.
Amerika Serikat dan negara-negara Eropa secara bertahap telah memperketat sanksi mereka terhadap militer, dan Jepang juga telah berusaha untuk mengurangi bantuan ekonominya.
Baca Juga: Lira Turki Terpukul Oleh Pemecatan Gubernur Bank Sentral Disaat Yen dan Dolar Menguat
Namun, China dan Rusia lambat merespons. Dewan Keamanan PBB tidak dapat mengambil langkah-langkah untuk menekan Myanmar karena penentangan dari China dan Rusia, yang memiliki hak veto.
China dan Rusia tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas fakta bahwa sikap mereka yang tidak melakukan intervensi dalam masalah negara lain telah menyebabkan penerimaan kekerasan militer dan memburuknya situasi.
Keberadaan Asean, yang dimiliki Myanmar, juga dipertanyakan.
Meski isu tersebut mengguncang fondasinya, Asean gagal menjalankan perannya.
Hanya mengeluarkan pernyataan dari para menteri luar negeri yang menyatakan keprihatinannya atas situasi saat ini.
Baca Juga: Puluhan Orang Terluka Saat Polisi Thailand Menggunakan Gas Air Mata, Untuk Membubarkan Aksi Demo
Piagam ASEAN menempatkan prioritas utama pada perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan.
Pengaruh Asean sendiri dapat dirusak jika negara-negara anggotanya hanya terikat oleh prinsip-prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri dan kesepakatan dengan suara bulat.
Asean perlu menggelar pertemuan puncak sesegera mungkin untuk mengirimkan pesan yang jelas.
Pemerintah harus mengambil inisiatif untuk menormalkan situasi melalui langkah-langkah seperti meminta militer untuk segera menghentikan kekerasan dan menengahi dialog antara militer dan NLD.
Tanggapan Jepang juga berada pada tahap yang krusial.
Baca Juga: Tentara Filipina Membunuh Pemimpin Abu Sayyaf Demi Selamatkan Sandera Indonesia
Jepang harus lebih mendesak Myanmar dan ASEAN untuk solusi damai melalui salurannya dengan mereka.***
