WARTA LOMBOK - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai aksi Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat hanya merupakan kamuflase politik demi menunjukkan eksistensinya di panggung internasional.
Diberitakan Aksi itu merupakan petualangan politik individual Benny Wenda untuk eksistensinya di panggung internasional. Kondisi di dalam negeri baik-baik saja, Puan mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Benny Wenda dan lanjut kita harus melindungi tiap jengkal wilayah NKRI. Jangan kasih ruang untuk separatisme, provokasi yang memecah belah.
Puan menilai aksi Benny Wenda tidak berdasar dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua. Dalam hal ini, kata Puan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus aktif melakukan kampanye internasional tentang keberhasilan pembangunan di Papua serta mengabarkan kondisi di Papua terus kondusif.
Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Sosok Benny Wenda, Tak Diakui Papua Hingga Mantan Narapidana
Sebagaimana berita Pikiranrakyat-bogor.com dalam artikel "Puan Maharani Kecam Benny Wenda: Jangan Kasih Ruang untuk Separatisme, Provokasi yang Memecah Belah", kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, "Aksi itu merupakan petualangan politik individual Benny Wenda untuk eksistensinya di panggung internasional. Kondisi di dalam negeri baik-baik saja," ujarnya, pada Sabtu 5 November 2020.
Puan mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Benny Wenda. Dia meminta pemerintah Indonesia untuk merespons dengan tindakan lebih konkret terhadap aksi Benny Wenda.
Sebab, sepak terjangnya Benny dianggap sudah semakin melampaui batas dalam memprovokasi gerakan separatisme di Papua.
Baca Juga: Jusuf Kalla: Konflik di Papua Dapat Diselesaikan Dengan Cara Perdamaian
“Kita harus melindungi tiap jengkal wilayah NKRI. Jangan kasih ruang untuk separatisme, provokasi yang memecah belah,” ujar Puan Maharani.
Lebih lanjut, alumni Fisip Universitas Indonesia itu menilai bahwa aksi Benny Wenda tidak berdasar dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua.
Dalam hal ini, kata Puan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus aktif melakukan kampanye internasional tentang keberhasilan pembangunan di Papua serta mengabarkan kondisi di Papua terus kondusif.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus terus melanjutkan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan bagi warga Papua.
Baca Juga: Pemerintah Tak memiliki Trade Off Ekonomi dengan Lingkungan ditengah Dugaan Pembakaran Hutan Papua.
Baca Juga: Tanggapi Benny Wenda Yang Disebut Seperti Nabi Musa, Ustadz Tengku Zul: Fir'aun Siapa Pak?
Menurutnya, kebijakan seperti BBM satu harga di Papua harus terus dilanjutkan agar masyarakat Papua menikmati harga seperti saudara-saudara mereka di wilayah lain.
"Dana Otsus dilanjutkan dengan evaluasi ketat yang bertujuan untuk menyejahterakan warga Papua," ucapnya.*** (Pikiran Rakyat Bogor/Muhamad Gilang Priyatna)