WARTA LOMBOK - Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI ikut angkat bicara terkait isu rehuffle di kabinet Indonesia Maju yang mengemuka pada pekan ini.
Wahid memberikan pesan kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo perihal wacana kocok ulang kursi menteri tersebut.
Menurutnya, reshuffle itu harus disegerakan. Tulisnya melalui akun Twitter resminya, @hnurwahid, Rabu, 14 April 2021.
Wahid meminta Jokowi untuk sungguh cermat memilih profil menteri baru agar visi presiden dapat terlaksana.
"Kalau akan reshuffle kabinet lagi, baiknya disegerakan oleh Presiden @jokowi. Presiden harusnya benar-benar cermat pilih menteri-menteri baru yang bisa melaksanakan visi Presiden,” tulisnya di Twitter.
Dengan begitu, jelas dia, menteri tidak akan menjadi beban negara dan berisiko bagi kinerja Kepala Negara.
“Bukan yang malah menambah beban Negara dengan kegaduhan-kegaduhan dan lain-lain. Karena akhirnya resiko dan tanggung jawab ada di Presiden juga.” Tambahnya.
Sebelumnya, Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan susunan kabinetnya dalam waktu dekat.
Namun dikatakan, komposisi menteri yang dirombak merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
Baca Juga: Pertashop, Inovasi Baru dari Pertamina untuk Pondok Pesantren yang Tumbuhkan Kemandirian Ekonomi
Ngabalin mengunggah informasi terkait rencana perombakan ini, melalui akun resmi Twitter-nya.
"Presiden insya Allah akan melantik menteri baru (1) Menteri DIKBUD/RISTEK (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM," kata Ali Mochtar Ngabalin @AliNgabalinNew dalam unggahannya pada pagi hari ini, Rabu, 14 April 2021.
Diketahui reshuffle dilakukan menyusul rencana penyatuan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Lalu adakah menteri lain yang akan turut dirombak selain Menristek dan Mendikbud?
Ngabalin hanya menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
"Adakah menteri-menteri lain yang akan dilantik, kapan dan siapa para beliau itu? Wallahu'alam bisshowaab itu hak prerogatif Presiden dan kita tunggu saja," tambahnya.***