Perpanjangan PPKM Diputuskan 3 Hari Kedepan, Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Dengar Suara Rakyat

20 Juli 2021, 15:51 WIB
Ganjar Pranowo katakan PPKM darurat diperpanjang dengan pola yang sama seperti ini, masyarakat berat. /Instagram.com/@ganjar_pranowo

WARTA LOMBOK - Hingga Selasa 20 Juli 2021 pagi yang merupakan hari terakhir Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Pemerintah belum memutuskan nasib PPKM Daurat.

Apakah akan diperpanjang atau tidak.

Apabila diperpanjang, belum juga diumumkan sampai kapan perpanjangan PPKM Darurat akan diberlakukan.

Pada Jumat 16 Juli 2021, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy sempat menyatakan PPKM Darurat dipastikan akan diperpanjang sampai akhir Juli.

Baca Juga: Shio Hari ini dan Amalan Zodiak Selasa 20 Juli 2021: Hari Raya Qurban, Monyet dan Aquarius Harus Kuat Hari ini

Namun, esok harinya, pernyataan ini dibantah oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menyatakan pemerintah masih mengevaluasi PPKM Darurat.

Menurut Luhut, keputusan perpanjangan PPKM Darurat akan diputuskan dalam 2 atau 3 hari kedepan.

Baca Juga: Timbulkan Berbagai Persepsi, Berikut Perbedaan Vaksin Gotong Royong dan Vaksin Program Pemerintah

Secara terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat pemerintah pusat harus mendengarkan suara dari rakyat terkait dengan adanya kemungkinan perpanjangan PPKM darurat guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Kalau PPKM darurat diperpanjang dengan pola yang sama seperti ini, masyarakat berat, saya minta pemerintah harus mendengarkan suara masyarakat," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Senin, 20 Juli 2021.

Sebab, menurut Ganjar, apabila PPKM darurat akan diperpanjang, pemerintah pusat harus mencari cara-cara yang lebih halus meskipun semua diperketat namun tidak boleh seperti saat ini.

Lebih lanjut, Ganjar mencontohkan warung dan restoran tetap boleh melayani makan di tempat dengan catatan harus taat protokol kesehatan dan tidak boleh abai.

 “Boleh saja warung melayani makan di tempat asal taat prokes. Kalau melanggar dikasih peringatan, ngeyel ya ditutup, tapi makannya bisa diatur, itu menurut saya lebih soft,” ujar Ganjar. Dikutip wartalombok.com dari Antara, Selasa 20 Juli 2021.

Baca Juga: Tambah Jenis Vaksin Covid-19, BPOM Keluarkan Izin Penggunaan Darurat yang Keenam Untuk Vaksin Comirnaty

Selain itu, Ganjar mengaku melihat sendiri bagaimana beratnya penerapan PPKM darurat di kalangan pedagang kecil.

“Aku yo ora tegel (saya tidak tega), bagaimana ada orang jualan pecel, yang duduk di situ teman-teman ojol, tukang becak. 'Kan kasihan, mereka tidak bisa kalau beli makanan kemudian di makan di tempat lain. 'Kan mereka orang yang kerjanya keliling,” ujarnya.

kemudian, terkait dengan hal itu menurutnya jika PPKM darurat diperpanjang, mungkin pemerintah memperbolehkan warung melayani makan di tempat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Kalau mereka jualan di trotoar, misalnya, ya sudah makan di situ dikasih jarak dengan gambar silang-silang. Menurut saya itu kompromi yang bagus,” kata Ganjar.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Kementerian PUPR Konversi 14 Bangunan Jadi RS Darurat

Disisi lain, terkait dengan penutupan mal, Ganjar juga mengusulkan agar mal tetap boleh buka asalkan prokes ketat.

Dia juga menyebut, apabila ada pengunjung yang tidak pakai masker, serta tidak ada pembatasan jumlah pengunjung, akan langsung ditutup.

“Jadi, itu sebenarnya cara-cara yang bisa dilakukan kalau mau diperpanjang karena jeritan masyarakat mengatakan itu berat,” ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan, pemerintah bisa tetap mengambil keputusan perpanjangan PPKM darurat dengan model yang sudah ada seperti sekarang ini. Akan tetapi, harus ada upaya pendataan dan penyiapan kekuatan untuk membantu masyarakat tetap di rumah.

Sementara itu, menyinggung soal kesiapan Pemprov Jateng, Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan skenario refocusing.

Namun, pihaknya masih melihat kondisi di lapangan karena bantuan dari pusat dan kabupaten sudah ada yang diberikan.

“Makanya, saya ajak bicara kades/lurah serta bupati/wali kota untuk menyiapkan refocusing. Kami sudah siapkan skenario itu, ya, memang berat, sih, tetapi mau tidak mau pemerintah harus siap,” kata Ganjar.***

 

Editor: M. Syahrul Utama

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler