WARTA LOMBOK – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sukses menggelar acara debat Calon Presiden (Capres) 2024 untuk putaran pertama, pada Selasa, 12 Desember 2023, di Gedung KPU RI, Jakarta. Dalam acara debat tersebut, salah satu Capres yakni Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pernyataan, yang dimana terdapat beberapa pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta.
Agenda debat Capres tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian debat peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Masih ada lanjutan debat peserta Pilpres 2024 di beberapa tanggal. Di antaranya debat kedua akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023, debat ketiga pada 7 Januari 2024, debat keempat pada 21 Januari 2024, dan debat terakhir pada 4 Februari 2024.
Untuk peserta debat perdana pada Selasa kemarin, khusus melibatkan para Capres saja, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Gajar Pranowo, serta didampingi dan disaksikan secara langsung oleh para wakilnya dan para pendukung dari masing-masing calon.
Debat Capres perdana tersebut telah disiapkan beberapa tema pembahasan, seperti pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Dari tema-tema tersebut, terdapat beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto dalam kesempatan itu menjadi sorotan publik, lantaran tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pernyataan mana saja dari Prabowo yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, dilansir Wartalombok.com dari Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 14 Desember 2023, berikut ini ulasannya.
Harga Kebutuhan Pokok Terkendali, Benarkah?
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia saat ini tetap dalam keadaan aman dan damai. Ia juga menegaskan bahwa harga-harga masih terkendali di negara ini.
“Perang di mana-mana. Di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai. Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali,” kata Prabowo.
Namun, data faktual menunjukkan fakta yang berbeda. Harga kebutuhan pokok di Indonesia terus mengalami kenaikan. Komoditas pangan tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar hingga November 2023.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengemukakan bahwa kenaikan harga pangan diperkirakan akan berlanjut hingga setidaknya Februari 2024.
Baca Juga: Capres Prabowo Subianto dikunjungi Cipung dan Raffi Ahmad.
“Melihat neraca pangan yang disampaikan Badan Pangan Nasional, kalau hanya mengandalkan konsumsi dan produksi dalam negeri, defisit kita itu maksimal sampai Januari atau Februari 2024. Kita memang sudah impor 1,7 juta ton beras bulan lalu, tetapi harga belum turun signifikan,” ungkapnya.
Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan mencatat lonjakan harga bahan pangan sebesar lebih dari 10% sejak awal tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun klaim tentang situasi keamanan dan kedamaian, kenaikan harga kebutuhan pokok tetap menjadi isu yang signifikan di Indonesia.
Jokowi Mengunjungi Papua 19 Kali, Benarkah?
Prabowo Subianto, dalam debat Capres perdana, memberikan pujian kepada Presiden Joko Widodo terkait kunjungannya ke Papua. Dia menyebut bahwa Jokowi adalah Presiden yang paling sering mengunjungi Papua di antara Presiden lainnya.
Baca Juga: Resmi Nomor Urut Capres dan Cawapres 2024, Anies 1, Prabowo 2, dan Ganjar 3
“Presiden Jokowi adalah Presiden di RI yang paling banyak ke Papua,” ucap Prabowo. Menurutnya, Presiden Jokowi berkunjung ke Papua lebih dari 19 kali.
Namun, fakta yang diungkap oleh pemberitaan dari kantor berita ANTARA pada 10 Juli 2023 menunjukkan hal yang berbeda. Dalam pemberitaan tersebut, Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi, Billy Mambrasar, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan ke Papua sebanyak 17 kali.
Kunjungan tersebut dianggap sebagai wujud perhatian yang diberikan kepada masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan Jokowi ke Papua adalah sebanyak 17 kali, yang menunjukkan komitmen dan perhatian terhadap daerah tersebut.
Baca Juga: Mengenal Sosok Hashim Djojohadikusumo, Adik Kandung Prabowo yang Merupakan Seorang Pengusaha Ulung
Polusi Udara DKI Jakarta Terburuk di Dunia, Benarkah?
Pada debat Pilpres 2024 pertama, Prabowo Subianto menyatakan bahwa selama kepemimpinan Anies di DKI, Jakarta seringkali mendapat indeks polusi tertinggi di dunia.
“Mas Anies pernah menjadi Gubernur di DKI, anggaran di DKI sekitar Rp 80 T, jumlah penduduk DKI 10 juta. APBD Jabar Rp 35 T, jumlah penduduknya 50 juta. Selama Anies memimpin, seringkali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia,” terang Prabowo Subianto.
Namun, fakta yang diungkap oleh Dosen FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan, membantah klaim tersebut dengan mengutip data dari Indeks Kualitas Udara Dunia. Menurut Zuhairan, data tersebut menunjukkan bahwa Jakarta bukanlah kota dengan indeks polusi tertinggi di dunia dalam kurun waktu 2017-2022.
Baca Juga: Sebagai Pasangan Terakhir yang Mendaftar, Berikut Visi Misi Capres Prabowo dan Cawapres Gibran
Data dari situs pemantau kualitas udara IQair pada tahun 2022 menempatkan Jakarta pada peringkat 307 di dunia dengan indeks 36.2. Sementara kota-kota seperti Lahore (Pakistan), Hotan (China), Bhiwadi (India), Delhi NCT (India), dan Peshawar (Pakistan) menduduki peringkat atas dalam daftar polusi tertinggi dengan indeks yang jauh lebih tinggi dari Jakarta.
Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi di Era Jokowi, Benarkah?
Dalam pernyataannya, Calon Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Presiden Jokowi merupakan yang paling pesat dalam sejarah Republik Indonesia.
“Jokowi paling banyak ke Papua kalau tidak salah lebih dari 19 kali dan membangun ekonomi paling pesat dalam sejarah Republik Indonesia”, sebutnya.
Baca Juga: PUKIS Soroti Visi Infrastruktur Anies, Ganjar, dan Prabowo
Namun, data yang diungkap oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan fakta yang berbeda. Berdasarkan laporan BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,31 persen, yang memang merupakan angka tertinggi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Namun, referensi lain seperti laporan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012 oleh Bappenas mencatat bahwa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen pada tahun 2011 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Data terbaru dari BPS pada triwulan III 2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 4,94 persen dari angka sebelumnya pada triwulan II 2023 yang sebesar 5,17 persen.
Baca Juga: Resmi Daftar di KPU, Prabowo dan Gibran Disambut dengan Meriah Oleh para Warga
Hal ini menandakan bahwa klaim tentang pertumbuhan ekonomi yang paling pesat dalam sejarah Republik Indonesia di era pemerintahan Jokowi masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut, mengingat adanya variasi data dari waktu ke waktu.
Petani Jawa Tengah Kesulitan Dapat Pupuk, Benarkah?
Prabowo Subianto, menyampaikan pandangannya bahwa petani di Jawa Tengah mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Namun, fakta yang diungkap oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah menunjukkan adanya perbedaan dalam konteks jenis pupuk yang dirujuk.
“Menurut pandangan saya juga kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sulit mendapatkan pupuk,” kata Prabowo.
Baca Juga: Resmi, Prabowo Subianto Deklarasi Gibran Rakabuming Sebagai Cawapresnya
Dinas tersebut mencatat bahwa kekurangan terjadi pada jenis pupuk anorganik. Kebutuhan pupuk anorganik di wilayah itu sekitar 2.011.477 ton, sementara bantuan yang diterima dari pemerintah berupa pupuk anorganik bersubsidi seperti urea dan NPK mencapai 1.165.609 ton.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengeluarkan kebijakan baru yang membolehkan petani penerima pupuk bersubsidi untuk menebus pupuk dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai alternatif dari Kartu Tani sebelumnya.
Perubahan dalam aturan ini dilakukan melalui revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
Meskipun demikian, informasi dari Dinas Pertanian Jawa Tengah menunjukkan bahwa kekurangan pupuk khususnya anorganik masih menjadi perhatian utama bagi petani di wilayah tersebut.
Tahanan Politik dan Korban Penculikan 98 Dukung Prabowo Gibran karena Mendukung HAM, Benarkah?
Prabowo Subianto, menyatakan bahwa tahanan politik dan korban penculikan pada 1998 kini mendukung dirinya, mengindikasikan dukungan terhadap isu HAM. Namun, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mempertanyakan langkah politik korban penculikan dan penghilangan paksa pada Tragedi 1998 yang mendukung Prabowo Subianto.
“Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela HAM, nyatanya orang-orang yang ditahan, tapol-tapol [tahanan politik] yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya,” ujar Prabowo.
Baca Juga: Partai Demokrat Tegaskan Belum Bergabung Secara Resmi dengan Koalisi Prabowo Subianto
Usman Hamid menyoroti kasus elite Partai Demokrat, Andi Arief, yang sebelumnya menjadi korban penculikan dan kini turut mendukung Prabowo. Meskipun demikian, Usman juga mengutip nama Budiman Sudjatmiko yang bukan korban penghilangan, namun mendukung Prabowo. Dia mengungkapkan keraguan terkait solidaritas mereka dengan aktivis yang pernah disiksa atau bahkan hilang selama peristiwa tersebut.
Usman Hamid menyatakan bahwa dukungan tersebut terlihat lebih terkait dengan kepentingan politik jangka pendek daripada alasan kemanusiaan. Amnesty International menyoroti keputusan tersebut sebagai sesuatu yang mungkin lebih didasarkan pada pragmatisme politik daripada pada kepedulian terhadap hak asasi manusia.
“Saya kira terlalu terlihat pragmatis dan mungkin itu yang menyebabkan mereka bergabung, bukan karena asalan HAM, tapi karena alasan-alasan kepentingan jangka pendek politik,” tuturnya.***