WARTA LOMBOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2020.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan dari 26 Provinsi yang tercatat terdapat tindak pidana korupsi, ada 7 Provinsi yang memiliki catatan lebih dari 30 kasus tindak pidana korupsi.
Firli dalam keterangannya menyatakan rasa prihatin atas tingginya kasus tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Tanggapan Jokowi Setelah Namanya Dijadikan Nama Jalan di Uni Emirat Arab
Lebih lanjut ia mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang paling banyak ada di provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus 101 kasus dari 26 provinsi yang memiliki kasus tindak pidana korupsi.
Sebagaimana diberitakan Mantrasukabumi.com dalam artikel "KPK Sebut Jawa Barat Paling Banyak Kasus Korupsi, Disusul Provinsi Ini"
Berikut 7 besar provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus tindak pidana korupsi terbanyak berdasar data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :
1. Provinsi Jawa Barat: 101 kasus
2. Provinsi Jawa Timur: 93 kasus
3. Provinsi Sumatera Utara: 73 kasus
4. Provinsi Riau/Kep. Riau: 64 kasus
5. Provinsi DKI Jakarta: 61 kasus
6. Provinsi Jawa Tengah: 49 kasus
7. Provinsi Lampung: 30 kasus
Baca Juga: Jelang Kontra Dynamo Kiev, Juventus Mencoret Nama Cristiano Ronaldo
Selain menguraikan data provinsi yang memiliki tindak pidana korupsi, Firli juga menyatakan ada 8 provinsi yang nihil kasus tindak pidana korupsi.
"Mudah-mudahan ini adalah pencegahannya berjalan karena sesungguhnya ada intervensi KPK terkait pencegahan korupsi" ungkap Firli.
Ke depannya, Firli berharap kepada delapan provinsi yang belum ditemukan tindak pidana korupsi, untuk bisa konsisten mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Kabar Gembira ! Sambut Helloween, PUBG Mobile Luncurkan Tema Zombie
Sebagaimana diberitakan Mantrasukabumi.com dalam artikel "KPK Sebut Jawa Barat Paling Banyak Kasus Korupsi, Disusul Provinsi Ini", ia menjelaskan, kasus korupsi yang terjadi sejak 2004 hingga 2020 ini paling banyak karena kasus suap, disusul proyek, hingga penyalahgunaan anggaran.
"Paling banyak karena kasus suap, itu 704, di proyek 224 perkara, penyalahgunaan anggaran 48, TPPU 36. Ini kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah," pungkas dia.*** (Mantrasukabumi.com/Ivan Indrayanto)