Pemerintah Terbitkan 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

WARTA LOMBOK - Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari  45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI. Perihal tersebut disampaikan Menkumham Yasonna Laoly Minggu (21/02/2021)

“Sejak awal, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat."

Baca Juga: Banjir Kian Melanda Jakarta, Rizal Ramli: Lho Pemerintah Pusat Kemana Aja? Janji Berjibun, Pelaksanaan Payah

Baca Juga: 7 Juta Vaksin Mulai Disebarluaskan Kepada Masyarakat Indonesia Sebagai Tahap Kedua Program Vaksinasi

"UU Cipta Kerja ini juga merupakan terobosan dan cara Pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi,” ujar Yasonna dikutip Warta Lombok.com dari laman kemenkumham.go.id.

Lebih lanjut, Yasonna berharap pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja ini bisa secepatnya memulihkan perekonomian nasional.

“Dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan tahun kebangkitan Indonesia,” ujarnya.

Dengan diundangkannya 49 peraturan pelaksana tersebut, kini menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan sebelumnya.