Network
WARTA LOMBOK - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menanggapi sejumlah isu yang tengah berkembang, mulai dari pengembangan akuakultur, rencana penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako premium, hingga ekspor produk perikanan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengingatkan agar sektor perikanan dan akuakultur bisa dikembangkan lebih jauh, serta berharap agar pengenaan PPN sembako tidak akan terlalu berdampak kepada komoditas perikanan, karena akan memiliki efek lanjutan yang cukup serius.
Hal itu dikatakan lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu 19 Juni 2021.
“Pada dasarnya kenaikan PPN ini akan menaikkan variable cost perusahaan, di bagian perbekalan kapal dan konsumsi karyawan, dan yang nanti akan berefek juga pada kenaikan biaya hidup karyawan, inflasi naik, upah minimum provinsi (UMP) naik, semuanya naik,” katanya seperti dilansir wartalombok.com dari Antara pada Minggu, 20 Juni 2021.
Yugi memaparkan, imbas pandemi COVID-19 telah dirasakan oleh masyarakat dan hampir sebagian besar pelaku usaha tanah air. Di sisi lain, sektor yang berbasis sumber daya alam seperti perikanan dan akuakultur dinilai sebagai sektor usaha yang masih bisa diandalkan untuk menopang perekonomian. Isu rencana pengenaan PPN sembako untuk komoditas premium pun tak luput menjadi sorotan.
Tidak sampai di situ, efek lanjutan yang bisa dialami adalah terhadap nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) pasca panen, dikhawatirkan bahan baku yang dihasilkan tidak berdaya saing lagi.
Menurut Yugi, pengenaan PPN sembako untuk saat ini belum begitu tepat, meski untuk komoditas yang premium sekalipun karena akan mempengaruhi konsumsi dan iklim usaha komoditas. Adapun beberapa komoditas premium perikanan di antaranya ikan salmon dan lobster.
