Network
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengeluarkan kebijakan baru yang membolehkan petani penerima pupuk bersubsidi untuk menebus pupuk dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai alternatif dari Kartu Tani sebelumnya.
Perubahan dalam aturan ini dilakukan melalui revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
Meskipun demikian, informasi dari Dinas Pertanian Jawa Tengah menunjukkan bahwa kekurangan pupuk khususnya anorganik masih menjadi perhatian utama bagi petani di wilayah tersebut.
Tahanan Politik dan Korban Penculikan 98 Dukung Prabowo Gibran karena Mendukung HAM, Benarkah?
Prabowo Subianto, menyatakan bahwa tahanan politik dan korban penculikan pada 1998 kini mendukung dirinya, mengindikasikan dukungan terhadap isu HAM. Namun, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mempertanyakan langkah politik korban penculikan dan penghilangan paksa pada Tragedi 1998 yang mendukung Prabowo Subianto.
“Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela HAM, nyatanya orang-orang yang ditahan, tapol-tapol [tahanan politik] yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya,” ujar Prabowo.
Baca Juga: Partai Demokrat Tegaskan Belum Bergabung Secara Resmi dengan Koalisi Prabowo Subianto
Usman Hamid menyoroti kasus elite Partai Demokrat, Andi Arief, yang sebelumnya menjadi korban penculikan dan kini turut mendukung Prabowo. Meskipun demikian, Usman juga mengutip nama Budiman Sudjatmiko yang bukan korban penghilangan, namun mendukung Prabowo. Dia mengungkapkan keraguan terkait solidaritas mereka dengan aktivis yang pernah disiksa atau bahkan hilang selama peristiwa tersebut.
Usman Hamid menyatakan bahwa dukungan tersebut terlihat lebih terkait dengan kepentingan politik jangka pendek daripada alasan kemanusiaan. Amnesty International menyoroti keputusan tersebut sebagai sesuatu yang mungkin lebih didasarkan pada pragmatisme politik daripada pada kepedulian terhadap hak asasi manusia.
“Saya kira terlalu terlihat pragmatis dan mungkin itu yang menyebabkan mereka bergabung, bukan karena asalan HAM, tapi karena alasan-alasan kepentingan jangka pendek politik,” tuturnya.***
