Network
WARTA LOMBOK – Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020 lalu, menunjukkan rasa kepedulian bahwa rakyat butuh UU yang mengayomi, melindungi, dan menjawab tantangan zaman.
Hal tersebut dinyatakan oleh Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Iqbal Wibisono.
Menurutnya, semua pihak harus menghormati apa pun hasilnya sepanjang pembuatan peraturan perundang-undangan tidak menyalahi norma hukum.
Baca Juga: Hasil MotoGP Prancis: Petrucci Kampiun
"Jadi, selama produk hukum itu dibentuk dengan aturan hukum due proces of law, tentunya semua harus menghormati apa pun hasilnya tanpa terkecuali," ujar Iqbal Wibisono di kutip dari Sinarjateng, Sabtu 10 Oktober 2020.
"Semua pihak, baik penyelenggara negara, tokoh masyarakat, ilmuwan, para ahli, mahasiswa, buruh, maupun semua komponen bangsa harus memiliki jiwa besar dan harus mengedepankan kebijaksanaan dalam setiap melangkah, bertindak dan memutuskan sesuatu," kata Alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.
Baca Juga: Ujian Nasional (UN) Diganti Asesmen Nasional, Agar Mengurangi Beban dan Stres Siswa dan Orang Tua
Menurut Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Jateng dan DIY, kalaupun UU Cipta Kerja tersebut dipandang kurang responsif, tidak mencerminkan rasa keadilan, manfaat, dan cacat prosedur dalam pembentukannya, sebaiknya masyarakat atau siapa pun mengajukan hak uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konsitusi.
"Langkah tersebut dalam rangka mendapat perlindungan dan pembelaan diri sebagai hak," ujar Iqbal yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi E (Bidang Kesra) DPRD Jateng itu.
Di lain pihak, dia berharap kepada siapa pun ketika mengajukan pendapat untuk lebih mengedepankan dan memperhatikan tata krama dan tidak melanggar hukum.
Baca Juga: Sekelompok Orang Bersenjata Menembak Ulama Sunni, Diperkirakan Akan Memicu Konflik Sektarian
hal tersebut diharapkan ketika masyarakat nantinya menyampaikan aspirasi, mengusulkan ide dan gagasan yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan memajukan peradaban bangsa.
Apalagi, lanjut ujarnya, negara saat ini menantikan peran semua pihak agar Indonesia segera bangkit dari resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Kita semua merupakan bagian dari masalah yang sedang dihadapi bangsa kita. Untuk itu, dalam setiap persoalan hendaknya kita bisa meminimalisasi timbulnya masalah baru," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Virus Korona di Indonesia per 11 Oktober 2020, Naik Jadi 333.449 Orang
Iqbal lantas menekankan bahwa tidak ada persoalan tanpa penyelesaian apabila semua tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan persoalan bangsa.*** (Intan Hidayat/sinarjateng.pikiran-rakyat.com)
