Network
Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Mahasiswa KPI FDK UIN Mataram)
WARTA LOMBOK - Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana prinsip-prinsip demokrasi diakui dan diterapkan dalam sistem politiknya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi dasar hukum utama yang menyatakan Indonesia sebagai negara
yang menganut paham demokrasi.
Indonesia menganut sistem pemerintahan republik, di mana kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilihan umum secara berkala diadakan untuk memilih pemimpin-pemimpin nasional, termasuk Presiden dan anggota legislatif. Pemilihan ini dianggap sebagai mekanisme utama di mana rakyat dapat menyalurka hak suaranya.
Baca Juga: Todung Mulya Lubis Pertanyakan Konsistensi KPU Laksanakan UU Soal Debat Capres-Cawapres
Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, akses ke informasi, atau terlibat dalam kegiatan politik dan sosial. Kebebasan berpendapat dan berekspresi diakui dan dijaga oleh negara. Media massa, aktivis, dan warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.
Prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diakui dan dijalankan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hak asasi manusia dijamin dalam UUD 1945. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.
Indonesia mengimplementasikan prinsip otonomi daerah, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Negara mengakui dan menghormati keragaman budaya dan agama.
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ("Berbeda-beda tetapi tetap satu") mencerminkan semangat toleransi dan persatuan dalam keberagaman.
