Network
WARTA LOMBOK – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan kepastian bahwa dana Bantuan Sosial bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 akan diperpanjang sampai tahun 2021 mendatang.
Kepastian tentang diperpanjangnya penyaluran bansos tersebut dipertegas oleh Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos), Muhadjir Effendy.
Muhadjir mengatakan bahwa pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19 pada tahun 2021. Untuk wilayah Jabodetabek berupa Bantuan Sosial Tunai (BST).
Baca Juga: Fakta Dibalik Kabar UAS dan Tengku Zulkarnain Mundur Sebagai Ulama
"Teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," jelas Muhadjir di Gedung Kementerian Sosial, Senin, 14 Desember 2020 dikutip Warta Lombok.com dari PMJ News.
Lebih lanjut, Muhadjir menyatakan bansos untuk wilayah di luar Jabodetabek berupa bansos reguler dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tetap disalurkan seperti skema sebelumnya.
Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) target jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 18,8 juta. Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta KPM.
Khusus untuk BST penanganan Covid-19 akan disalurkan untuk 10 juta KPM. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penambahan bantuan untuk 7,8 juta KPM yang sumber dananya berasal dari Dana Desa.
Baca Juga: Stray Kids dan GOT7 Turut Rayakan Ulang Tahun Shopee dalam TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale
Baca Juga: BLT Modal Usaha Rp3,5 Juta Dari Kemensos, Begini Cara Dapat Tanpa Harus Daftar
"Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300 ribu," ungkap Muhadjir.
Terkait penyaluran BST, Muhadjir mengatakan tidak semua calon penerima bantuan memiliki akun. Oleh karena itu, Kemensos membuka opsi untuk mengantarkan langsung kepada penerima melalui jasa PT Pos.
Selain itu, lanjut Muhadjir, Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran. Artinya, uang yang diberikan itu hanya akan digunakan sesuai peruntukannya dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan..
Hal tersebut diungkapkan Muhadjir, sebab salah satu kelemahan dari BST ialah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan. Dikhawatirkan uang itu digunakan untuk membeli rokok dan sebagainya.
Baca Juga: Ingin Dapat BLT Modal Usaha Rp3,5 Juta, Cukup Menggunakan NIK KTP Saja
Baca Juga: Tanggapi Soal Misi Politik FPI, Munarman: Bukan Untuk Meraih Simpati dan Mendapatkan Kursi
Menurut Muhadjir, Kemensos saat ini masih memikirkan bagaimana cara atau langkah yang tepat agar bansos tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
"Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok," katanya.***
