Network
WARTA LOMBOK - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Marwan Cik Asan mengatakan dalam keterangannya di Jakarta Selasa, 27 April 2021, menyebutkan total utang pemerintah Indonesia sampai akhir 2020 mencapai Rp6.000 triliun lebih.
Ia juga mengatakan, Jika tidak ada langkah-langkah strategis untuk mencegahnya semakin membengkak, keuangan negara bisa kolaps.
Dengan kondisi utang Rp6.000 triliun lebih dan 85,90 persen merupakan SBN dan 14,10 persen berupa pinjaman, kondisi keuangan negara layak dikhawatirkan.
‘’Ini kondisi yang mengerikan. Karena rasio utang telah mencapai 39,46 persen. Jika utang pemerintah digabungkan dengan utang BUMN maka total utang mencapai Rp12.269,63 triliun, dengan rasio utang mencapai 79,5 persen dari PDB. Ini bisa membuat keuangan negara kolaps,’’ kata Marwan seperti dilansir wartalombok.com dari laman Partai Demokrat Rabu, 28 April 2021.
Memang, secara umum, posisi utang pemerintah masih dapat dikatakan aman jika merujuk pada batas 60 persen yang ditetapkan undang-undang. Namun jika digabungkan dengan utang BUMN, rasionya telah melampaui ketentuan undang-undang.
“Ada sejumlah hal perlu menjadi perhatian. Antara lain, porsi beban bunga utang dalam APBN yang semakin besar. Selain itu, defisit keseimbangan primer juga terus meningkat. Ini menunjukkan pemerintah sudah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar bunga utang, sehingga pembayarannya dilakukan melalui penarikan utang baru,’’ papar Sekretaris Fraksi PD DPR-RI itu.
Marwan menambahkan, faktor lain yang perlu diwaspadai adalah biaya utang yang semakin mahal. Dari sisi imbal hasil, biaya utang Indonesia tergolong mahal, untuk utang jangka waktu 10 tahun mencapai 6,72 persen, lebih tinggi dibandingkan imbal hasil Jepang hanya 0,03%, China 2,99%, Thailand 1,29%, dan Malaysia 2,5%.
