WARTA LOMBOK - Amerika Serikat sedang bersiap untuk menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat China atas dugaan peran mereka dalam diskualifikasi Beijing terhadap legislator oposisi terpilih di Hong Kong.
Langkah tersebut, akan dilakukan hari Senin, dimana AS akan menargetkan pejabat dari Partai Komunis China (PKC). Hal tersebut atas keinginan pemerintahan Presiden Donald Trump yang terus menekan Beijing di minggu-minggu terakhir masa jabatannya.
Sementara itu Presiden terpilih Joe Biden baru akan mengambil alih pada 20 Januari 2021. Akan tetapi Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih belum menanggapi hal tersebut sebagaimana dikutip Warta Lombok.com dari Reuters.
Baca Juga: Messi - Ronaldo Kembali Bertemu Setelah Satu Dekade, Berikut Fakta-Faktanya di Liga Champions
Beberapa sumber menyebutkan jika sasaran tindakan seperti pembekuan aset dan sanksi keuangan akan dijatuhkan kepada 14 orang, termasuk pejabat parlemen China atau Kongres Rakyat Nasional serta anggota PKT.
Pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan identitasnya mengatakan banyak orang akan diberi sanksi. Seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kelompok itu kemungkinan akan mencakup pejabat dari Hong Kong.
Sumber tidak menyebutkan nama atau posisi mereka yang menjadi sasaran sanksi. Dua sumber memperingatkan pengumuman masih bisa ditunda hingga akhir pekan ini.
"China selalu dengan tegas menentang dan mengutuk keras campur tangan AS dalam urusan dalam negeri China melalui masalah Hong Kong," kata juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying dalam jumpa pers di Beijing pada hari Senin, sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang laporan Reuters.
Baca Juga: Status Perkara RS UMMI Dinaikkan, Erdi: Sudah ke Tahap Penyidikan
Pasar saham di Asia menyerah pada keuntungan awal di tengah kekhawatiran akan langkah tersebut. Hal ini menandakan terjadi penurunan dalam hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia.
“Satu hal yang menjadi perhatian pasar adalah bahwa Donald Trump akan mencari beberapa pembalasan di China. Jadi berita ini berbicara tentang ketakutan itu, ”kata Kyle Rodda, ahli strategi pasar di IG Markets di Melbourne.
Saham keuangan China yang diperdagangkan di Hong Kong turun 2,3% dalam perdagangan pagi, penurunan tertajam dalam enam bulan di tengah kekhawatiran sanksi dapat diperpanjang ke bank.
Pada bulan Oktober, Departemen Luar Negeri AS memperingatkan lembaga keuangan internasional yang melakukan bisnis dengan individu yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan keras China di pusat keuangan Asia akan dikenakan sanksi berat.
Baca Juga: Gawat! Polresta Bogor Naikkan Status RS UMMI Menjadi Penyidikan
Washington telah menjatuhkan sanksi kepada Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Mantan kepala polisi dan pejabat tinggi lainnya di wilayah itu pada Agustus dianggap sebagai peran mereka dalam membatasi kebebasan dalam tindakan keras terhadap gerakan pro-demokrasi di wilayah itu.
Pemerintah Hong Kong yang didukung Beijing bulan lalu mengusir empat anggota oposisi dari badan legislatifnya setelah parlemen China memberi otoritas untuk mengekang perbedaan pendapat. Langkah tersebut memicu pengunduran diri massal oleh anggota parlemen oposisi pro demokrasi di bekas koloni Inggris itu.
Hal tersebut meningkatkan kewaspadaan lebih lanjut di Barat. Kelompok intelijen Five Eyes yang terdiri dari Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat mengatakan bulan lalu langkah itu tampaknya menjadi bagian dari kampanye untuk membungkam kritik dan meminta Beijing untuk membalikkan arah.
Baca Juga: Inilah Sejarah Singkat Ilmu Sihir dan Nabi Sulaiman Dalam Membasmi Sihir
Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Robert O'Brien mengatakan pada November pengusiran itu menunjukkan formula "Satu Negara, Dua Sistem", di mana otonomi Hong Kong telah dijanjikan sejak Inggris mengembalikan wilayah itu ke China pada tahun 1997.
Bulan itu, Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi pada empat pejabat China di pemerintahan dan lembaga keamanan Hong Kong, mereka dilarang bepergian ke Amerika Serikat dan memblokir aset mereka terkait AS.
Hong Kong diperkirakan akan menjadi salah satu tantangan terberat Biden dengan China, yang akan menjadi agenda utama kebijakan luar negerinya dimana hubungan antara Washington dan Beijing berada pada titik terendah dalam beberapa dekade karena serangkaian perselisihan.
Biden telah berjanji untuk mengambil tindakan yang lebih keras daripada Trump terkait hak asasi manusia di China dan negara lain, sehingga tanggapannya terhadap tindakan keras di Hong Kong bisa menjadi ujian awal untuk keputusan itu.***