Network
WARTA LOMBOK - Pandemi memberikan dampak yang lebih besar kepada perempuan dibanding laki-laki yang menjadi kesenjangan gender.
Pandemi telah mempengaruhi kehidupan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
Akan tetapi, perempuan jelas merasakan dampak lebih besar dari pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pemerintah Lakukan Peningkatan Kualitas SDM Perempuan Melalui APBN 2021
Dikutip wartalombok.com dari akun Twitter Kementerian Keuangan (Kemenkeu) @KemenkeuRI pada 9 Maret 2021, perempuan merasakan dampak pandemi lebih besar dibanding laki-laki.
Perempuan merasakan dampak lebih besar dari segala aspek, baik kesehatan, pekerjaan, pendapatan, hingga pendidikan anak.
Karena itu, kebijakan Pemerintah dalam menangani dampak pandemi juga dibuat agar manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh perempuan.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 didesain dengan target secara langsung atau tidak langsung yaitu perempuan.
Salah satunya, perlindungan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta rumah tangga. Lebih dari 90% penerimanya adalah perempuan sebagai kepala keluarga.
Perempuan mampu mengelola bantuan yang diterima sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.
Dukungan UMKM dalam program PEN diterima oleh perempuan melalui perlindungan sosial dan masih banyak lagi.
Bantuan permodalan UMKM, khususnya Ultra Mikro (UMi) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) sebagian besar dijalankan perempuan.
Di Indonesia, 53,76% UMKM dimiliki oleh perempuan, bahkan 97% karyawannya adalah perempuan.
UMKM juga berkontribusi besar terhadap PDB hingga 61%. Dengan begitu, perempuan dan UMKM jadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
APBN 2021 terus melindungi perempuan terdampak pandemi dan bersifat responsif gender.
Perlindungan sosial seperti PKH dan BLT Dana Desa yang menyasar perempuan sebagai kepala keluarga tetap ada tahun ini.
Anggaran responsif gender yang memberi akses & kesempatan sama kepada perempuan juga diberikan lewat program prioritas.
Program prioritas tersebut yakni Reformasi pendidikan & kesehatan untuk peningkatan kualitas SDM.
Selain itu juga program Optimalisasi Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dan pembangunan infrastruktur.
Dalam APBN 2021 juga terdapat Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari DAK Non Fisik.
Baca Juga: Enam Orang Tewas Dalam Penumpasan Proses Myaing Oleh Pasukan Keamanan Myanmar
Dana yang disalurkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ke 216 kabupaten atau kota dan 34 provinsi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas perempuan dan anak.
Jika suatu negara dapat meningkatkan kesetaraan gender, maka dampaknya tak hanya bagus ke rumah tangga, tapi juga perekonomian negara.***
