Berikut Realisasi APBN 2021 yang Tumbuh Pada Triwulan Pertama Beserta Kondisi Penerimaan dan Belanja Negara

WARTA LOMBOK - Kerja keras APBN tumbuh positif di triwulan pertama tahun 2021 melalui belanja negara dan didukung oleh kinerja program-program penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi. 

Dukungan kinerja program Covid-19 diantaranya yaitu melalui program vaksinasi yang terus diakselerasi. 

Berbagai program yang dijalankan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan tersebut diharapkan mampu memulihkan kembali negeri dari pandemi. 

Baca Juga: Ramalan Zodiak Senin, 26 April 2021: Capricon, Aquarius, dan Pisces, Tunjukkan Ketulusan Dalam Bekerja

Dikutip wartalombok.com dari akun twitter Direktorat Jenderal Anggaran @DitjenAnggaran pada 22 April 2021, terdapat beberapa realisasi APBN hingga 31 Maret 2021. 

Pendapatan negara sejumlah Rp378,8 triliun disalurkan untuk penerimaan pajak sebesar Rp228,1 triliun, dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp88,1 triliun. 

Pendapatan negara juga disalurkan untuk kepabeanan dan cukai sebanyak Rp62,3 triliun, dan menjadi dana hibah sebanyak Rp0,3 triliun. 

Adapun kondisi penerimaan negara hingga 31 Maret 2021 dari segi penerimaan pajak turun 5,6 persen karena terjadi transaksi yang tidak berulang. 

Baca Juga: Peran Penting Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Didukung oleh APBN Melalui Berbagai Program

Adanya transaksi yang tidak berulang dibanding tahun sebelumnya membuat penerimaan pajak turun, selain itu juga adanya pemanfaatan intensif fiskal seperti percepatan restitusi. 

Penerimaan negara bukan pajak juga turun sebesar 8,4 persen, hal tersebut dipengaruhi oleh harga SDA yang belum tinggi seperti tahun lalu. 

Sementara itu penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh positif dengan dukungan pertumbuhan bea keluar dan cukai, serta perbaikan pertumbuhan bea masuk. 

Adapun realisasi APBN 2021 hingga 31 Maret 2021 melalui belanja negara yakni sebesar Rp523,1 triliun. 

Baca Juga: DPR Dukung Pertemuan Pemimpin ASEAN, Diharapkan Solusi Konkret bagi Myanmar

Jumlah tersebut disalurkan untuk belanja pemerintah pusat sebanyak Rp350,1 triliun, dan transfer ke daerah serta dana desa sebanyak Rp173,0 triliun. 

Kondisi belanja K/L tumbuh 41,2 persen karena kenaikan belanja modal, belanja barang, dan penyaluran berbagai program bansos. 

Sementara belanja non K/L tumbuh hingga 9,9 persen karena kenaikan manfaat pensiun, subsidi energi, dan program pra kerja. 

TKDD juga dikabarkan tumbuh hingga 0,9 persen, dimana komponen pendorong tumbuh positifnya yaitu DAK, Dana Desa, DBH, dan DID.***