Network
"Sampai sekarang diskusi ke arah situ belum pernah terjadi di pemerintah pusat. Kita akan melihat dinamikanya," kata Budi Gunadi Sadikin.
"Kalau saya pribadi percaya bahwa meyakinkan dengan cara persuasif itu akan jauh lebih baik untuk penerimaan masyarakat disuntik oleh vaksin," sambungnya.
Budi pun tak heran bila masih ada sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi terkait khawatir keamanan hingga aspek kehalalan vaksin.
Sebab, menurutnya vaksinasi yang sudah terjadi sejak dulu di berbagai negara juga menimbulkan polemik serupa.
Meski belum ada aturan sanksi dari pemerintah pusat, sejumlah pemerintah daerah sudah mengeluarkan aturan wajib vaksinasi dan sanksi penolakan. Salah satunya adalah Pemprov DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan masyarakat di ibu kota yang menolak vaksinasi Covid-19 akan didenda Rp5 juta.
“Pemerintah memiliki UU Kesehatan, Kekarantinaan, kemudian ada PSBB yang jadi landasan kami untuk berbagai sikap dan kebijakan termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19,” kata Riza dikutip dari Antara.
Baca Juga: Jokowi Orang Nomor 1 Disuntik Vaksin di Indonesia, Ia Berharap Semua Berjalan Lancar Untuk Negara
Ketetapan sanksi ini tertuang dalam Pasal 30 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta yang mengamanatkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi Covid-19 dapat dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp5 juta.
Riza menyampaikan bahwa Perda yang mengamanatkan sanksi ini dikeluarkan dengan pertimbangan maraknya kasus warga yang membawa lari jenazah Covid-19, penolakan penguburan jenazah di pemakaman khusus hingga penolakan dilakukan tes usap (PCR).
