Network
WARTA LOMBOK - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni, mendukung secara penuh pelaksanaan seleksi rekrutmen guru PPPK.
Ia menghimbau kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan pemetaan dan penghitungan terkait guru PPPK yang dibutuhkan.
Pernyataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada akhir 2020 terkait formasi guru mengejutkan dan mengundang reaksi dari berbagai pihak terutama kalangan guru honorer.
Baca Juga: Viral Bantuan Pulsa Rp200 Ribu Untuk Guru dan Siswa, Berikut Penjelasannya
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemendikbud serta BKN hanya berencana membuka 1 juta formasi guru berstatus PPPK pada 2021.
"Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK. Jadi bukan (penerimaan) CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi PPPK," katanya di Jakarta, Selasa 29 Desember 2020.
Ia mengatakan selama 20 tahun terakhir terjadi ketidakseimbangan distribusi guru antardaerah secara nasional karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS.
Hal itu terjadi karena PNS setelah mereka bertugas empat sampai lima tahun yang biasanya minta pindah lokasi dan itu mengganggu sistem distribusi guru secara nasional.
Selama 20 tahun, BKN berupaya keras menyelesaikan persoalan distribusi guru tersebut namun penyelesaiannya tidak pernah berhasil karena formasi CPNS untuk guru masih terus saja dibuka sehingga ke depan, sistemnya diubah menjadi PPPK.
Baca Juga: Penerimaan CPNS Formasi Guru Ditiadakan, Begini Nasib Para Pejuang Tanpa Tanda Jasa
