Network
Ia menambahkan juga, kritik dari Pengurus Pusat Muhammadiyah harus di respon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
“Tentu kritik pedas dari PP Muhammadiyah ini harus segera direspon Mas Menteri," tambahnya.
Fikri menjelaskan, PJP sendiri sedang dibahas secara rutin oleh Komisi X DPR RI dengan mengundang para pakar, ormas, termasuk Muhammadiyah.
Hasil pembahasannya belum menjadi sebuah konsep yang utuh. Jadi, masih sangat terbuka untuk diberi warna, kritik, dan masukan konstruktif.
Di sisi lain, Mendikbud Nadiem Makarim juga menyusun konsep pembanding untuk dibahas bersama Komisi X DPR.
Fikri melihat, mungkin naskah dari Mendikbud ini yang dikritik Muhammadiyah.
"Laporan dari Mas Menteri, konon Kemendikbud juga sudah meminta masukan ratusan pakar dan lembaga dalam dan luar negeri dalam menyusun PJP ini," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dari pada itu juga, Ia menyayangkan, ternyata banyak pihak dan narasumber yang telah diundang Komisi X, selalu menyatakan tidak pernah diajak apalagi dilibatkan dalam menyusun PJP.
