Network
Firli Bahuri menyarankan agar sistem perencanaan, pengawasan, monitoring pelaksanaan vaksin Gotong Royong dibangun secara transparan.
Selain itu sistem perencanaan, pengawasan, dan monitoring pelaksanaan vaksin Gotong Royong juga harus dibentuk secara akuntabel untuk menghindari praktik fraud.
Sementara itu KPK tidak mendukung pola pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong mandiri yang berbayar.
Baca Juga: Suka Pesan Makanan Dari Luar Selama PPKM? Simak 7 Tips Aman Pesan Makanan Online Berikut
KPK tidak mendukun pelaksanaannya jika dalam program tersebut terdapat potensi risiko tata kelola dan efektifitasnya.
Sehingga KPK mendorong agar pemerintah melakukan transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar.***
