Network
Berkaitan dengan segala upaya kebijakan pemerintah serta seruan di media sosial oleh kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, pemerintah mengetahui bahwa ada aspirasi murni dan tidak murni dari masyarakat.
Dikatakan, aspirasi murni ini karena masyarakat resah dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemik Covid-19. Sebagai contoh, mereka yang mengeluhkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat akan berdampak pada aktivitas ekonomi.
"Sehingga situasi itu kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang riil dialami, khususnya mengenai kehidupan ekonomi di dalam menghadapi serangan Covid ini," ujarnya.
Lalu ada kelompok yang tidak murni. Menurut Menko Polhukam, kelompok tersebut hanya ingin menentang lalu memanfaatkan situasi, apapun yang diputuskan pemerintah itu diserang.
Oleh sebab itu, masyarakat diminta hati-hati bahwa kelompok ini selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah.
"Padahal pada prinsipnya pemerintah terbuka dan merespon segala aspirasi masyarakat. Namun sebaiknya aspirasi dalam masa pandemik ini disampaikan melalui jalur yang sesuai dengan protokol kesehatan seperti misalnya melalui google meeting,webinar, dialog di tv, itu silahkan melalui media sosial dan sebagainya," kata Mahfud MD.
Baca Juga: DPD RI Apresiasi Subsidi Upah Rp1 Juta untuk Pekerja yang Terimbas PPKM
Pemerintah menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang membahayakan keselamatan masyarakat serta melanggar hukum, akan ditindak tegas oleh pemerintah.
"Kepada seluruh masyarakat diharapkan tetap tenang, jaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Mari jaga negara ini agar tetap menjadi kondusif sambil berusaha bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan terutama sekarang ini fokus persoalan kita adalah menyelesaikan Covid-19," tandas Mahfud MD.***
