Network
WARTA LOMBOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menuai kritikan dari Civitas Akademika Kampus. Sebelumnya di akhir Januari kemarin, dirinya mendapatkan kritikan berupa petisi dari Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM). Dan kali ini, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) turut bersuara dalam menyikapi praktik kenegarawanan Presiden Jokowi.
Civitas Akademika UII Yogyakarta memberikan pernyataan sikap yang mendesak Presiden Jokowi agar kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.
Civitas Akademika UII tersebut juga meminta Presiden Jokowi agar tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga, dengan menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden di momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Adapun desakan tersebut disampaikan Civitas Akademika UII melalui pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan' yang juga di dalamnya memuat sejumlah tuntutan lain untuk Presiden Jokowi dan pemerintahannya.
Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Rektor UII, yakni Fathul Wahid. Isi dari pernyataan sikap tersebut menyoroti perkembangan politik nasional yang dianggap makin memperlihatkan penyalahgunaan kewenangan secara terang-terangan dan tanpa rasa malu, serta kekuasaan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan tertentu, dengan mengerahkan sumber daya negara.
"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ujar Rektor UII dalam penyampaiannya.
"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023," sambung Fathul melanjutkan.
Lebih lanjut, belum lagi soal proses pengambilan keputusan tersebut yang sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika, hingga mengakibatkan diberhentikannya Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Problem-problem di atas menjadi semakin jelas kala Presiden Jokowi mengutarakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan berpihak, sehingga menyatakan ketidaknetralan daripada institusi.
Salah satu hal yang cukup disorot dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh Civitas Akademika UII ialah perihal distribusi bantuan sosial dalam bentuk pembagian beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Presiden Jokowi.
"Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu," bunyi pernyataan sikap tersebut.
Selain itu, mereka (Civitas Akademika UII) juga melihat adanya indikasi mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap Paslon tertentu yang tentunya melanggar hukum sekaligus konstitusi negara.
"Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," Ungkap Fathul.
Isi Tuntutan Pernyataan Sikap Civitas Akademika UII
Melihat fenomena di atas, maka dari itu Civitas Akademika UII pun menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.
Pertama, mendesak Jokowi untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan guna memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden. Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok.
Baca Juga: Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam, Segera akan Bertemu Presiden Jokowi
Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.
Ketiga, menyerukan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.
Empat, mendorong Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, para Menteri dan Kepala Daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu Pasangan Calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
Baca Juga: Petugas KPPS di Cilacap Keracunan Makanan Usai Melaksanakan BimTek
Kelima, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan Pemilihan Umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
Keenam, meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
Itulah beberapa tuntutan yang dilayangkan oleh Civitas Akademika UII kepada Presiden Jokowi. Sisi kenegarawanan dari Pemimpin Bangsa benar-benar menjadi fokus daripada kritikan demi kritikan yang diberikan oleh Civitas Akademika UII.
Baca Juga: Wakil Presiden Ma'ruf Amin : Mentri Mau Mundur itu Hak Mereka
Bila kemarin Civitas Akademika UGM mengeluarkan Petisi Bulaksumur, kemudian selanjutnya Civitas Akademika UII mengeluarkan Pernyataan Sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan', maka selanjutnya kampus mana lagi yang akan bersuara? Tentu pernyataan sikap dari seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia dalam menyikapi perpolitikan bangsa hari ini sangat dinanti.***
