Network
WARTA LOMBOK - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelenggarakan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, bersama 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah dihadirkan, pada Jum'at, 5 Maret 2024.
Sebelumnya, menyanggupi permintaan dari Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, MK mengirim undangan secara resmi kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024.
Adapun Menteri-Menteri yang hadir di sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 tersebut, yakni Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut akan Penuhi Panggilan MK tuk Hadir di Sidang Lanjutan PHPU Pilpres 2024
Saat salah satu Menteri yang hadir, yakni Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangannya soal pola realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos).
Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pola realisasi anggaran antara perlinsos dengan bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) selama 6 tahun terakhir, mulai dari tahun 2019 hingga 2024 pada periode Januari—Februari.
"Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023," ucap Sri Mulyani saat memberi keterangan, dikutip Warta Lombok dari YouTube Mahkamah Konstitusi RI pada Jum'at, 5 April 2024.
Baca Juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Apresiasi Penyerahan SPT Tahun 2023
Dalam penyampaiannya, Sri Mulyani menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari—Februari selama 2019—2024.
