Network
WARTA LOMBOK - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 dikabarkan akan menjadi rekrutmen terakhir untuk Kemenpan-RB, seperti yang disampaikan Kementerian Pendayaangunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Setidaknya hingga 2023 mendatang. Kabarnya pemerintah telah menetapkan model birokrasi 2020-2024 mengarah pada transformasi digital. Manajemen aparatur sipil negara (ASN) juga bakal menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Dengan target mengatur sistem kerja yang lebih fleksibel (flexible working arrangement) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, namun tetap produktif.
Kementerian PAN-RB terus mempersiapkan kualitas SDM ASN yang dimiliki pemerintah, dalam mendukung keinginan tersebut.
Baca Juga: CPNS dan PPPK Akan Dibuka Maret 2021, Begini Syarat dan Alurnya
"Karena dengan sistem kerja di rumah, dengan sistem kerja di kantor, dengan berbagai inovasi, dengan berbagai teknologi informasi yang ada, (Kementerian) ini akan membangun sistem yang lebih terencana dan lebih taktis," ujarnya, Tjahjo pun mengungkapkan, pemerintah ingin melakukan otomatisasi proses pelayanan publik di kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah.
Dengan adanya hal tersebut, diharapkan terwujudnya flexible working arrangement atau sistem kerja fleksibel dan tata kelola pemeritahan yang lebih efektif, efesien, namun tetap produktif.
Sebagaimana berita pikiran-rakyat.com dalam artikel “CPNS 2019 Jadi yang Terakhir, Kemenpan-RB Tidak akan Buka Rekrutmen ASN hingga 2023”, Pandemi Covid-19 telah memaksa perubahan dan penyesuaian arah model birokrasi 2020-2024 tersebut.
Lebih lanjut (Pemerintah) ingin melakukan otomatisasi proses pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Baca Juga: CPNS Tahun 2021 Dibuka, Beberapa Formasi Ini Jadi Prioritas
Untuk mendukung terciptanya keinginan tersebut, Kemenpan-RB terus mempersiapkan kualitas SDM ASN yang dimiliki pemerintah.
"Insya Allah, akan kami siapkan di tahun depan," katanya.
SDM ASN yang berkualitas pun termasuk tenaga guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga-tenaga penyuluh.
"Termasuk pengadaan tenaga guru 1 juta, 260 tenaga kesehatan, baik dokter, bidan dan perawat. Termasuk tenaga-tenaga penyuluh, itu juga tahun depan akan bisa kami alokasikan untuk rekrtutmen pejabat-pejabat yang ada di kementerian atau lembaga hingga pemda," kata Tjahjo.
Baca Juga: Pemerintahan Jokowi 'Terjerat Hukum', MK Sebut Ada Proses Kebijakan yang Menyimpang
Tjahjo pun mengharapkan setiap kementerian/lembaga ataupun pemda dapat melihat betul kebutuhan masing-masing sebelum ajukan tambahan pegawai ASN.
Sebelum mengajukan tambahan pegawai ASN, kementerian/ lembaga dan pemda dapat betul-betul melihat kebutuhan masing-masing.
Ia mengatakan kalau ada pegawai kementerian/lembaga dan pemda yang pensiun 100 orang, tidak harus mengajukan tambahan pegawai hingga 100 orang juga.***(Pikiran Rakyat/Mitha Paradilla Rayadi)
