WARTA LOMBOK - Pendidikan menjadi fokus utama mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Pemerintah melakukan reformasi pendidikan dengan menghadapi tantangan terkait berapa lama anak Indonesia mengenyam pendidikan.
Reformasi pendidikan juga berkaitan dengan kualitas SDM dengan indikator Human Capital Index dan skor PISA yang belum optimal.
Baca Juga: Klaim Palsu Yahudi atas Tanah Palestina, Berikut Sejarahnya
Dikutip wartalombok.com dari akun Twitter Kementerian Keuangan @KemenkeuRI pada 8 Juni 2021, ketimpangan akses hingga kompetensi guru masih menjadi kendala yang harus diselesaikan.
Pemerintah mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan sejak 2009 dan anggaran tersebut terus bertambah setiap tahunnya.
Anggaran pendidikan yang terus bertambah setiap tahunnya mencapai rata-rata pertumbuhan 6,09 persen setiap tahun dan mencapai Rp550 triliun pada 2021.
Manfaat dari APBN untuk sektor pendidikan dapat dirasakan masyarakat melalui banyaknya anak Indonesia yang memperoleh kesempatan bersekolah hingga ke tingkat pendidikan tinggi.
Baca Juga: Pemerintah Menahan Kontraksi Ekonomi Melalui APBN 2021 yang Difokuskan Untuk Penanganan Pandemi
Sebanyak 20,1 juta siswa mendapat bantuan dari Program Indonesia Pintar per tahun dan lebih dari 845 ribu mahasiswa mendapat beasiswa dari KIP Kuliah pada 2020.
Reformasi pendidikan akan terus dilanjutkan di tahun 2022 walaupun pandemi menjadi salah satu tantangan terbesar tahun ini.
Namun pandemi juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan melakukan reformasi struktural, termasuk reformasi pendidikan.
Reformasi pendidikan 2022 diarahkan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penguatan pendidikan vokasi dan PAUD.
Reformasi pendidikan 2022 juga diarahkan melalui peningkatan sinergi pusat dan daerah serta peningkatan kompetensi guru dan dosen.
Hal tersebut direalisasikan melalui sekolah dan kampus yang akan menerima pemerataan kualitas sarana dan prasarana.
Baca Juga: Isu Pelecehan Seksual, Lawless Jakarta Putuskan Berpisah dengan Gofar Hilman
Pendidikan anak usia dini juga akan diperkuat dengan peningkatan anggaran, sementara pendidikan vokasi dengan perbaikan kurikulum SMK.
Peningkatan kompetensi guru dan dosen juga diberikan melalui program sertifikasi, sistem remunerasi, dan pemberian beasiswa.***