Network
WARTA LOMBOK – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalilah, memastikan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) di wilayah itu bisa lebih tepat sasaran.
"Tugas kita adalah memastikan data itu benar-benar valid dan berkualitas agar mereka yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini benar-benar berhak," ujar Wagub NTB pada rakor validasi data DTKS dan BPJS di Mataram, Kamis.
Dalam arahannya, Wagub meminta dalam progress basis data terpadu per Desil 1 sampai 5 di uraikan, sejauh mana perkembangannya, sehingga lebih jelas sampai dimana data tersebut diverifikasi dan divalidasi, sebagaimana dilansir wartalombok.com dari antaranews.com.
Baca Juga: Viral di Media Sosial, Kemenkes Bantah Vaksin Covid-19 Mengandung Magnet
Untuk kemudian, data akhirnya bisa dihubungkan dengan BPJS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan data penerima BPJS yang dibayar oleh APBD I maupun II.
"Pastikan itu dengan baik dan benar, tegas Sitti Rohmi Djalilah.
Selanjutnya buatkan aturan dan regulasi pengelompokan Desil 1-5, sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak menerima BPJS.
"Bila ada masyarakat yang belum tercover, provinsi dan kabupaten/kota sediakan anggarannya. Itu yang harus dilakukan," ucapnya.
Baca Juga: Iklan di Media Sosial, 30 Mobil Rental Curian Dijual Pelaku Rp35 Juta
