Network
WARTALOMBOK - Irjen Depdagri Tomsi Tohir memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai kementerian terkait, BAPANAS, Satgas Pangan, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Senin, 25 Maret 2024
Dalam rapat ini, diinstruksikan kepada setiap daerah untuk terus melakukan enam upaya konkret dalam penanganan inflasi daerah, yang telah ditetapkan sebagai langkah-langkah strategis untuk mengendalikan tekanan inflasi di tingkat lokal.
Keenam upaya konkret tersebut adalah:
1. Melaksanakan Operasi Pasar Murah bersama Dinas Terkait: Upaya ini bertujuan untuk menyediakan akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau, sehingga dapat membantu menekan inflasi di daerah tersebut.
2. Melaksanakan Sidak ke Pasar dan Distributor: Inspeksi yang dilakukan ke pasar dan distributor bertujuan untuk memastikan tidak adanya penahanan barang yang dapat mengakibatkan kenaikan harga.
3. Kerjasama dengan Daerah Penghasil Komoditi: Kolaborasi dengan daerah penghasil komoditi diharapkan dapat memastikan kelancaran pasokan kebutuhan pangan, sehingga mengurangi tekanan inflasi akibat kelangkaan barang.
4. Gerakan Menanam: Program ini mendorong peningkatan produksi pertanian, termasuk komoditas pangan seperti cabai, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan mengendalikan harga barang di pasar lokal.
5. Merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Dukungan Pengendalian Inflasi.
6. Memberikan Bantuan Transportasi dari APBD: Bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan untuk memfasilitasi distribusi hasil pertanian ke pasar, sehingga memastikan pasokan bahan pangan tersedia secara cukup dan harga dapat terkendali.
Beberapa daerah, termasuk Pemerintah Daerah Lombok Timur, telah melakukan upaya konkret tersebut dengan baik. Dari 8 Kabupaten dan 2 Kota di NTB, Lombok Timur termasuk kategori 2, yang telah melaksanakan 4 dari 6 upaya konkret yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat.
Upaya yang sudah dilakukan antara lain sidak ke pasar dengan program SULTan, operasi pasar oleh OPD terkait seperti dinas perdagangan dan dinas pertanian, kerjasama dengan penghasil komoditi, serta gerakan menanam yang juga dilakukan oleh dinas pertanian.
Upaya-upaya ini telah memberikan dampak positif pada penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Pemerintah Daerah Lombok Timur. Dari posisi 10 besar tertinggi pada Minggu 1 Bulan Maret, yakni sebesar 7.99, IPH berhasil diturunkan menjadi 4.64 pada minggu ke-3 Maret.
Pj. Sekda Lombok Timur H. Hasni menyampaikan keberhasilan yang di capai Pemda Lombok Timur tidak terlepas dari kerjasama yang masif dan kerja sungguh-sungguh dari OPD terkait.
"Apa yang di capai saat ini akan terus di tingkatkan sehingga masyarakat dapat merasakan dampak yang lebih baik dari upaya pemerintah". pungkasnya.
