Network
WARTALOMBOK - Salah satu fokus utama Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Gita Ariadi paska perayaan lebaran adalah melakukan normalisasi dalam tata kelola birokrasi.
Orang nomor satu di NTB ini menekankan pentingnya normalisasi terutama di tingkat pejabat eselon II, yang harus dilakukan sesegera mungkin.
Dalam waktu dekat paska lebaran, kata dia, akan melakukan normalisasi. Bahkan dikatakannya, semua proses dan daftar 76 orang yang telah dimutasi sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga: Masyarakat Dihimbau Tidak Gunakan Mobil Pick Up Rayakan Lebaran Topat
Normalisasi ini, jelas dia, dipandang penting mengingat beberapa jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB masih kosong.
"Normalisasi birokrasi ini diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kami tidak merubah, tapi menormalkan atau melakukan normalisasi saja," tambah Gita.
Gita menyatakan pejabat eselon III dan IV saat ini memiliki potensi untuk mengisi jabatan eselon II yang kosong. Namun, proses seleksi terbuka akan tetap dilakukan.
Baca Juga: Pendeta Gilbert Temui JK dan Minta Maaf Sekaligus Klasifikasi Soal Khotbahnya Tentang Zakat
"Kami akan terus melakukan normalisasi dalam tata kelola birokrasi. Birokrasi merupakan pilar utama dalam percepatan pembangunan dan pemerintahan. Tidak boleh ada kekosongan jabatan, kita harus segera mengisi," tegas Gita.
Mutasi 76 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov NTB yang dilakukan beberapa waktu lalu diakuinya sudah memenuhi syarat Kemendagri.
Gita menjelaskan proses mutasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan meninjau dengan seksama masa jabatan pejabat yang akan dimutasi.
Baca Juga: Juaini Taofik Resmikan Program Pepadu Sakti di RSUD Selong
Saat ini terdapat sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemprov NTB yang kosong, antara lain Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta empat Wakil Direktur RSUD NTB.
Tidak hanya itu, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala BPKAD NTB juga akan kosong karena akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, jabatan pejabat eselon II yang akan memasuki masa pensiun pada bulan Mei 2024 akan melalui proses seleksi terbuka.***
