Network
WARTA LOMBOK - Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan larangan terhadap transgender Amerika yang bertugas di militer.
Perintah eksekutif tersebut "melarang pemisahan, pelepasan, dan penolakan pendaftaran ulang atau kelanjutan layanan atas dasar identitas gender atau dalam keadaan yang berkaitan dengan identitas gender," seperti pernyataan Gedung Putih.
"Presiden Biden percaya bahwa identitas gender seharusnya tidak menjadi penghalang bagi dinas militer, dan bahwa kekuatan Amerika ditemukan dalam keragamannya," bunyi pernyataan itu.
Baca Juga: Inggris Menutup Penerbangan dari Uni Emirat Arab Guna Antisipasi Meluasnya Varian Baru Covid-19
Ini juga akan mengubah catatan anggota layanan trans yang diberhentikan, ditolak daftar kembali, atau layanan berkelanjutan atas dasar identitas gender mereka, lapor Axios.
Berakhirnya larangan tersebut menandai yang pertama dari apa yang diharapkan menjadi banyak perlindungan LGBTQ yang dikeluarkan di bawah pemerintahan Biden-Harris, dan mengikuti pencalonan Dr. Rachel Levine sebagai asisten menteri kesehatan, yang akan menjadi pejabat federal transgender terbuka pertama jika dikonfirmasi oleh Senat.
Kebijakan pemerintahan Trump melarang transgender Amerika untuk melayani secara terbuka di angkatan bersenjata negara itu. Ini memungkinkan anggota layanan yang telah transisi untuk mempertahankan posisi mereka, tetapi memaksa anggota baru untuk melayani sebagai jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.
Departemen Pertahanan mengklaim bahwa anggota layanan dengan diagnosis disforia gender "dapat berdampak buruk pada kesiapan unit dan efektivitas pertempuran" dan dengan demikian "dianggap didiskualifikasi untuk layanan tanpa pembebasan."
Mantan presiden Donald Trump pertama kali mengumumkan kebijakan federal yang diskriminatif pada tahun 2017, dalam tweet yang diposting pada 26 Juli yang berbunyi:
