Luncurkan Pembangunan Kanal Istanbul, Presiden Turki Erdogan Diserang Berbagai Kritik

- 28 Juni 2021, 08:30 WIB
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. /Instagram.com/@rterdogan

WARTA LOMBOK - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi meluncurkan pembangunan mega proyek Kanal Istanbul.

Kanal buatan pengganti Selat Bosporus ini diperkirakan selesai dalam jangka waktu enam tahun.

Upacara peletakan batu pertama kanal yang akan menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara ini dilakukan pada Sabtu, 26 Juni 2021 di lokasi konstruksi salah satu dari enam jembatan yang akan melintasi jalur air di masa depan.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pencuri Tablet di Rumah Mewah Kawasan Jakarta Selatan

Upacara tersebut dihadiri oleh Presiden Turki, Menteri Transportasi dan Infrastruktur Adil Karaismaloglu, dan pejabat tinggi lainnya.

“Hari ini, kami membuka lembaran baru dalam pembangunan Turki dengan meletakkan batu pertama dalam pembangunan jembatan pertama yang melintasi Kanal Istanbul, yang akan memiliki panjang 45 kilometer, lebar minimal 275 meter, dan kedalaman 21 meter,” kata Erdogan. 

Menteri Transportasi juga tidak berbasa-basi, mengklaim pada hari sebelumnya bahwa kanal masa depan akan membawa Turki ke posisi terdepan dalam koridor ekonomi dunia dan pada akhirnya akan membentuk ekonomi dan perdagangan dunia serta meninggalkan jejaknya dalam sejarah, sebagaimana dikutip wartalombok.com dari RT.com pada Minggu, 27 Juni 2021.

Proyek ini diharapkan akan selesai dalam enam tahun, dengan satu setengah tahun pertama berfokus pada tahap persiapan.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Senin, 28 Juni 2021: Cancer, Leo, Virgo, Kamu Saatnya Memberikan Nasehat Buat Pasangan

Erdogan menerangkan proyek ini membutuhkan biaya mencapai 15 miliar dolar. Biaya pembangunan meningkat secara signifikan dari perkiraan sebelumnya sebesar 9,2 miliar dolar.

Sementara para ahli independen telah memproyeksikan biaya sebenarnya menjadi beberapa kali lebih tinggi, mencapai 65 miliar dolar.

Proyek kontroversial yang pertama kali dilontarkan pada awal 2010 silam itu berulang kali dikritik oleh berbagai pihak di Turki, maupun dari luar negeri.

Terlepas dari biaya yang besar, para kritikus telah menyuarakan keprihatinan atas potensi dampak lingkungan, memperingatkan bahwa jalur air buatan dapat merusak ekosistem lokal, mencemari Laut Marmara dan mencemari air tanah.

Baca Juga: Puluhan Tenaga Kesehatan RSUD Wonosari Gunung Kidul Terpapar COVID-19

Namun, pihak berwenang negara itu menepis kekhawatiran tersebut, dengan Erdogan menggambarkannya sebagai “proyek yang paling ramah lingkungan di dunia”.

Erdogan bersikeras bahwa kanal itu sebenarnya akan 'menyelamatkan' kota Istanbul dari dampak lalu lintas maritim yang terus meningkat, serta kecelakaan yang terkait dengannya.

“Kami menganggap Kanal Istanbul sebagai proyek untuk menyelamatkan masa depan Istanbul,” kata Erdogan selama upacara peletakan batu pertama.

Erdogan juga menambahkan bahwa sekitar 45.000 kapal melewati Bosporus setiap tahun.

Baca Juga: ‘Jenderal Buah Lengkeng’ itu Bernama Serda Mugiyanto, Keberhasilan Demi Keberhasilan Terus Diraih

“Proyeksi menunjukkan bahwa jumlah ini akan mencapai 78.000 pada tahun 2050,” kata Erdogan.

Proyek kanal juga telah dikritik dari sudut pandang geopolitik, dengan lawan-lawannya memperingatkan bahwa Turki kemungkinan berakhir di tengah perang besar alih-alih memperkuat posisi internasionalnya. 

Jalur air buatan yang baru tidak akan menjadi subjek dari Konvensi Montreux 1936, perjanjian landasan yang mengatur kedaulatan Ankara atas Selat. Perjanjian tersebut secara ketat membatasi tonase kapal militer milik negara-negara dari wilayah lain yang diizinkan memasuki Laut Hitam.

Awal tahun ini lebih dari 100 mantan perwira angkatan laut menandatangani surat terbuka yang menyuarakan keprihatinan atas proyek tersebut, memperingatkan Ankara terhadap pembangunan kanal karena alasan keamanan. 

Baca Juga: Resep Pelecing Kangkung Khas Lombok, Buat Selera Makan Meningkat

Surat itu memicu reaksi marah dari pemerintah Turki, dengan beberapa pensiunan laksamana akhirnya ditangkap karena menandatangani surat itu.

Pemerintah, yang masih mencari orang-orang yang diduga terkait dengan kudeta 2016 yang gagal, menggambarkan surat itu sebagai upaya yang tidak dapat diterima oleh militer untuk mengganggu otoritas sipil.***

Editor: ElRia Shd

Sumber: RT.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah