PPKM Darurat Harus Dibarengi Pengawasan, Fadli Zon: Saran Saya Pak Jokowi Ambil Alih Kepemimpinan

16 Juli 2021, 10:00 WIB
Politisi Gerindra Fadli Zon menyoroti atas kegiatan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD saat PPKM Darurat. /Tangkap layar YouTube.com/Fadli Zon Official

WARTA LOMBOK - Politisi Gerindra Fadli Zon menyoroti atas kegiatan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD saat PPKM Darurat.

Ramai diperbincangkan bahwa Mahfud MD diketahui asyik menonton sinetron fenomenal Ikatan Cinta saat penerapan PPKM Darurat.

Fadli Zon lantas menyebut pengendalian Covid-19 semestinya dipimpin langsung oleh presiden.

Menurutnya, jika mandat kepemimpinan tersebut diberikan pada menteri-menteri, maka cenderung tidak berjalan maksimal.

Baca Juga: Sinopsis Uttaran: Pavitra Mencekik Ekadish, Akash Membatalkan Pernikahannya dengan Ambika

"Inilah kalau komando pengendalian Covid tidak langsung dipimpin Presiden. Ada yg sibuk, berjibaku di lapangan, ada yang asyik nonton sinetron Ikatan Cinta," bebernya dikutip wartalombok.com dari Twitter miliknya @fadlizon Jumat, 16 Juli 2021.

Bukan tanpa alasan, ia menyebut setiap menteri memiliki tugas masing-masing khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.

"Saran saya pak @jokowi ambil alih kepemimpinan penanganan darurat Covid. Semua menteri ada tanggung jawab masing-masing. Selamat nonton Pak." jelasnya.

Baca Juga: Shio Hari ini dan Amalan Zodiak Jumat 16 Juli 2021: Kelinci Lebih Bersabar, Virgo Jangan Termakan Omongannya

Bukan tanpa alasan Fadli Zon mengkritik kepemimpinan pengendalian Covid, hal itu juga dikritik oleh wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, mengenai menanggapi adanya wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga enam pekan. Menurutnya PPKM darurat tidak akan efektif tanpa dibarengi pengawasan yang ketat dan ketegasan pemberian sanksi kepada siapapun yang melanggarnya.  

Politisi PKB itu menuturkan, jika pemerintah meragukan kemampuannya dalam melakukan pengawasan, sebaiknya PPKM Darurat Jawa Bali tidak usah diperpanjang. Dirinya justru mengimbau pemerintah untuk mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian Covid-19.

Luqman juga menyampaikan evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang telah berlangsung sejak 3 Juli 2021 lalu. Menurutnya pelaksanaan PPKM Darurat di banyak tempat tidak berjalan optimal. Sebab menurutnya penyekatan transportasi publik hanya serius dilakukan hari Minggu, sedangkan di hari Senin sampai Sabtu lalu lintas bebas dimana-mana. 

Kendati demikian dia tak membantah adanya penurunan mobilitas warga, namun menurut hal itu tidak sebanding dengan laju penularan Covid-19.

Pelaksanaan PPKM Darurat juga diakuinya masih banyak ditemui kelemahan di lapangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya kejenuhan masyarakat pada pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini. ***

Editor: M. Syahrul Utama

Sumber: Twitter @fadlizon

Tags

Terkini

Terpopuler