Network
WARTA LOMBOK - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pandemik COVID-19 selain mendatangkan kesulitan, juga membawa hikmah dari banyak sisi.
Mahfud MD dalam webinar bertajuk "Ekonomi dan politik, pandemi sebagai momentum perubahan kebijakan ekonomi pro-pemerataan" yang diselenggarakan Lembaga MMD Initiative, di Jakarta, Sabtu, mengatakan tidak ada negara yang siap menghadapi pandemik COVID-19 itu dan tidak ada yang menyangka pandemik begitu serius, meluas dan berlangsung lama.
"Akhir Desember di Wuhan, di Indonesia masih tenang. Indonesia sampai akhir Februari masih cukup santai menanggapi ini. Bahkan 28 Februari 2020, dalam sebuah jurnal Internasional, kita disebut satu-satunya negara besar di Asia yang belum dimasuki COVID-19," ucap dia seperti dilansir wartalombok.com dari Antara, Minggu 27 Juni 2021.
Tapi kemudian, lanjut Mahfud MD, pada 2 Maret 2020 ditemukan kasus penularan COVID-19 yang kemudian berubah menjadi besar dan serius. Hal itu mulai memunculkan masalah ekonomi dan politik.
Baca Juga: Paus Fransiskus Kedatangan 'Spider-Man' Saat Gelar Audiensi Terkait Covid-19 di Vatikan
Menurut Mahfud pemerintah manapun, termasuk Indonesia tentunya ingin menyelesaikan pandemik secepatnya. Oleh karena itu berbagai upaya apapun dilakukan, salah satunya anggaran difokuskan guna penanganan pandemik.
Bahkan kata dia pemerintah sampai menerbitkan Perppu untuk penanganan COVID-19. Pemerintah pun sempat dituding tengah mempersiapkan instrumen untuk korupsi, padahal anggaran itu benar-benar untuk menangani COVID-19.
"Saat awal, semua negara tidak siap. alat pelindung diri (APD), masker, obat, semua diborong, dimonopoli. Pemerintah manapun kesulitan," kata Mahfud.
Baca Juga: Satgas TNI Menyemarakkan Kegiatan Orang Muda Katolik di Perbatasan
