WARTA LOMBOK – Permasalahan yang terjadi di Papua belum juga selesai. Konflik berkepanjangan yang melanda Papua sejak lama belum menemukan solusi.
Melihat konflik yang belum kunjung usai di tanah Papua, Jusuf Kalla tergerak untuk ikut terlibat dalam upaya penyelesaian konflik di Papua.
Mantan Wakil Presiden Indonesia itu menawarkan diri untuk membantu pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik di Papua.
Baca Juga: 630 Orang dan 2 Anak Meninggal Dunia Karena Kasus DBD Tahun 2020 di Kota Mataram
Tawaran Jusuf Kalla untuk menyelesaikan konflik di Papua akan ditempuh melalui jalur perdamaian.
Penyelesaian konflik di Papua melalui jalur perdamaian yang ditawarkan oleh Jusuf Kalla didasarkan atas pengalaman Indonesia yang berhasil menyelesaikan konflik Aceh yang berlangsung selama puluhan tahun.
Berdasarkan catatannya, Indonesia telah mengalami 15 konflik yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa.
Baca Juga: Untuk Ke-3 Kalinya di Bulan Oktober, Kali ini Aceh Diguncang Gempa 5.0 SR
Dari 15 konflik itu, 13 di antaranya diselesaikan melalui operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian.
“Aceh saja yang keras begitu bisa kita ajak berunding untuk damai” ujar JK pada diskusi di Kementerian Pertahanan, Rabu 14 Oktober 2020.
Sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat.com dalam artikel, "Jusuf Kalla Tawarkan Bantuan untuk Selesaikan Konflik di Papua, Tekankan Win-win Solution", menurut JK, konflik Papua memerlukan pendekatan yang berbeda dengan Aceh.
Baca Juga: DPR Sahkan UU Cipta Kerja: dr. Tirta Heran
Itu karena ada banyak faksi pada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), berbeda dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang hanya mempunyai satu garis komando.
JK tidak membeberkan secara terbuka mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui jalan damai.
Namun dia menekankan dalam upaya perdamaian prinsip yang harus dipegang adalah win–win solution dan dignity for all.
Baca Juga: Bentuk Tim Khusus di Pertamina, Ahok diragukan Dapat Basmi Mafia Migas
Menurut dia tidak boleh ada pihak yang merasa kalah atau dilecehkan martabatnya. Prinsip ini diterapkan saat upaya damai Aceh.
Menurut dia, pihak GAM tidak pernah menyerahkan senjatanya ke pemerintah, namun mereka potong sendiri senjata-senjata itu menjadi dua bagian.
"Itu adalah upaya menjaga martabat pihak GAM," kata dia, dikutip dari Anadolu Agency.***(Tim PRMN/Pikiran Rakyat.com).