Baca Juga: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Menandatangani Perjanjian Pemberian Hibah
“Jadi yang diinsersikan pendidikan antikorupsi bukan siswanya saja, tapi juga gurunya, nilai antikorupsi harus diberikan sejak paud sampai maut menjemput, jaminan orang tidak korupsi tidak ada, orang yang diberikan penghargaan antikorupsi masih bisa korupsi,” tutur Wawan.
Wawan juga menjelaskan bahwa ia bertujuan untuk mendorong komitmen PSI agar menerapkan Sistem Integritas Partai Politik.
Ia berharap agar PSI dapat melakukan implementasi SIPP akan memelihara nilai-nilai integritas di internal partai.
KPK juga memberikan rekomendasi kepada PSI untuk menerbitkan dan menjalankan standar etika partai dan juga politisi.
Selain itu KPK juga merekomendasikan partai untuk membentuk sistem rekrutmen berstandar, sistem kaderisasi berjenjang dan terlembaga.
Baca Juga: Nilai Ekspor Nonmigas Pada Maret 2021 Menjadi yang Tertinggi Sejak September 2011 Hingga Sekarang
Serta melakukan pembenahan pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, dan terbangunnya demokrasi internal partai.