Network
WARTA LOMBOK - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko ingin melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam mekanisme tes wawasan kebangsaan atau TWK bagi penilaian calon aparatur sipil negara (ASN) ke depan.
“Mekanisme TWK yang menjadi perdebatan harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk melibatkan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan,” kata Moeldoko melalui keterangan video, seperti dilansir wartalombok.com dari Antara, Kamis 26 Mei 2021.
Rekomendasi Moeldoko itu muncul setelah timbul polemik ihwal muatan wawancara TWK yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Belakangan, TWK itu menyatakan 75 pegawai KPK tidak lolos uji wawasan kebangsaan. Konsekuensinya, 51 pegawai KPK dipecat dan sisanya mendapat binaan lanjutan.
Baca Juga: Praktik TWK Itu Sudah Lama Diterapkan, Moeldoko: Calon ASN Juga Menggunakannya di Lingkungan BUMN
“Sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi kondisinya seperti itu. Bahkan di BPIP [Badan Pembinaan Ideologi Pancasila] juga ada, begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu ribut?” tuturnya.
Moeldoko menegaskan, praktik TWK itu sudah lama diterapkan di lingkungan pemerintah untuk menjaring calon ASN ataupun alih status kepegawaian. Bahkan, dia mengatakan, TWK itu juga digunakan di lingkungan BUMN.
“Sebenarnya sudah lama berjalan dan tidak hanya di ranah KPK saja, tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih staus menjadi ASN di semua lembaga,” kata dia.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Masih Mendalami Berkas Laporan Roy Suryo Terhadap Lucky Alamsyah
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memutuskan nasib 75 pegawainya yang dinyatakan tidak lolos asesmen TWK. Hasilnya 51 pegawai telah diberhentikan oleh lembaga anti korupsi.
Meski demikian, KPK tak memberikan informasi detail mengenai nama-nama pegawai KPK, termasuk nasib salah satu penyidik seniornya Novel Baswedan, yang diberhentikan kemarin.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta juga tak memberikan informasi secara gamblang bahkan terkesan berbelit soal nasib Novel Baswedan. "Kami menghormari kerja asesor. Tadi saya sampaikan kami meminta detil apa yang jadi alasan dari 75 pegawai tersebut," kata Alex, Selasa 25 Mei 2021.
Alex menambahkan, bahwa proses pemberhentian ke 51 pegawainya dilalui dengan perdebatan yang cukup panjang. KPK, kata dia, berupaya meminta kejelasan dari tim asesor mengenai alasan pemberhentian tersebut.
Baca Juga: Komisi IX DPR RI Tuntut Tanggung Jawab BPJS Kesehatan Terkait Dugaan Kebocoran Data Peserta Layanan
"Akhirnya disimpulkan bahwa yang kita sepakati bersama 24 yang lolos untuk dilakukan pembinaan," jelasnya.***
