Network
Diketahui sebelumnya, Kepala Staf Presiden, Moeldoko angkat bicara terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sejumlah pihak menganggap tes tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah itu. Moeldoko meminta pandangan tersebut dihentikan.
"Sebaiknya kita sudahilah energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK," ujar Moeldoko dalam keterangan resmi, Rabu 26 Mei 2021.
Sebelumnya TWK dilakukan sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, sejumlah pegawai dinyatakan tidak lulus tes tersebut.
Moeldoko bilang TWK sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintah. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan di setiap instansi pemerintah.
Baca Juga: Kapal KM Karya Indah Terbakar, Personel Gabungan Berhasil Evakuasi Korban
Bekas Panglima TNI itu menyebut tidak lolosnya seseorang dalam TWK juga disampaikan terjadi di lembaga lain. Oleh karena itu, kasus di KPK dinilai tidak perlu diperpanjang.
"Bahkan di BPIP, juga ada begitu TWK, mereka tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang KPK begitu diributkan," terang Moeldoko.
Mengenai mekanisme TWK, Moeldoko bilang perlu untuk disusun dengan lebih baik. Ia mengusulkan untuk melibatkan berbagai organisasi masyarakat termasuk Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.
Alamsyah mengungkapkan semula dirinya tidak menyangka TWK akan menjadi satu parameter untuk migrasi pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Berdasarkan pengalamannya ketika bertugas di Ombudsman dalam menyusun jenjang jabatan asisten pemeriksa, tes psikologi untuk kompetensi manajerial memiliki instrumen yang banyak dan alat ukurnya sudah teruji.
